Ilustrasi minyak goreng/MI
Ilustrasi minyak goreng/MI

Penimbun Minyak Goreng Satu Harga Terancam Denda Rp50 M

Nasional polri minyak goreng Penegakan Hukum Minyak Goreng Satu Harga
Siti Yona Hukmana • 21 Januari 2022 08:53
Jakarta: Polri akan menindak tegas penimbunan minyak goreng satu harga. Pelaku bisa dikenai hukuman 5 tahun bui dan denda puluhan miliar rupiah. 
 
"Ancaman 5 tahun dan atau denda Rp50 miliar," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Jumat, 21 Januari 2022. 
 
Baca: Polri Bakal Tindak Tegas Penimbun Minyak Goreng Satu Harga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ramadhan mengatakan pelaku bisa dijerat Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan. Beleid itu melarang penyimpanan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat barang langka.
 
Ramadhan menyebut Polri membentuk tim monitoring ke wilayah-wilayah memantau kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minyak goreng. Tim bakal menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu. 
 
"Lakukan penindakan bila ada upaya aksi borong dan penimbunan, khususnya minyak goreng kemasan premium," ujar jenderal bintang satu itu. 
 
Di samping itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas Perdagangan baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Koordinasi guna mendorong penerbitan peraturan pelaksanaan/teknis penjualan minyak goreng satu harga.  
 
"Yang dibatasi 2 liter setiap pembelian, guna antisipasi adanya aksi borong dan penimbunan," ungkap Ramadhan.
 
Minyak goreng satu harga mulai berlaku pukul 00.00 WIB pada Rabu, 19 Januari 2022 di seluruh Indonesia. Khusus pasar tradisional, diberikan penyesuaian selambat-lambatnya satu minggu dari tanggal pemberlakuan.
 
Pemerintah meningkatkan upaya penutupan selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Selisih harga minyak goreng akan disamaratakan melalui pendanaan Rp7,6 triliun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
 
Kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, pemerintah memastikan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng kemasan dengan harga Rp14 ribu per liter.
 
Upaya menutup selisih harga tersebut tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan satu liter. Tetapi, juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter.
 
Sebanyak 250 juta liter minyak goreng kemasan dengan harga khusus disediakan dalam waktu enam bulan. Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi satu bulan sekali terkait implementasi kebijakan ini.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif