Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara kunci dalam seminar 'Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman', Rabu, 20 Maret 2018. Foto: Istimewa
Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara kunci dalam seminar 'Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman', Rabu, 20 Maret 2018. Foto: Istimewa

Ketua DPR Dorong Penguatan Pendidikan Etika Profesi Hakim

Nasional persidangan hakim
21 Maret 2018 22:22
Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta program pendidikan terkait etika profesi hakim terus dikembangkan dan dilaksanakan secara reguler oleh Komisi Yudisial, Mahkamah Kehormatan Hakim, maupun Dewan Etik Hakim Konstitusi. Menurutnya, program ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hakim terhadap etika profesi.
 
Ia menilai pelatihan kode etik dan perilaku bukan hanya untuk hakim. Standar etika bagi personel pengadilan lainnya sama penting. Semisal bagi panitera, panitera pengganti, atau pegawai administratif lainnya yang bekerja di lingkungan badan peradilan.
 
"Sehingga semua pihak bisa menjaga harkat dan martabatnya," kata Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk 'Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman', seperti dilansir Antara, Rabu, 20 Maret 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politisi Golkar ini menegaskan etika harus menjadi sumber kekuatan dalam sistem hukum Indonesia. Pelanggaran kode etik yang dilakukan para hakim harus mendapat penanganan serius dan tidak bisa terus dibiarkan.
 
"Jika etika dijadikan sumber kekuatan dalam sistem hukum kita, saya yakin kita tidak akan mendengar lagi ada hakim atau penegak hukum yang terlibat korupsi, apalagi sampai terkena operasi tangkap tangan KPK," ujarnya.
 
Baca: Mengawal Etika Hakim Kita
 
Bamsoet menekankan etika mempunyai peran penting bagi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 'wakil Tuhan' di bumi. Persoalan etika hakim juga berhubungan erat dengan profesionalitas dan integritas hakim secara pribadi.
 
“Hakim selain sebagai penegak hukum yang memegang peranan kunci dalam memutuskan perkara secara adil, juga dituntut mampu menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat," ujar dia.
 
Pelanggaran etika oleh hakim, menurut Bamsoet, menunjukkan kurangnya profesionalitas dan integritas moral yang akan semakin memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan.
 
“Siapa pun yang melanggar, bukan hanya diproses secara hukum, tetapi juga harus mendapatkan sanksi sosial melalui peradilan etik," ucap Bamsoet.
 
Baca: Hakim Punya Standar Etika Lebih Tinggi
 
Dalam kesempatan yang sama mantan ketua Komisi III ini mengungkapkan etika telah tumbuh dan berkembang sebagai norma yang lebih konkret. Kehidupan peradilan tidak hanya pada penegakan hukum (rule of the law), tetapi juga pada urgensi penegakan etika dan moralitas (rule of ethics).
 
Rule of ethic, lanjut dia, tak hanya berada di kekuasaan kehakiman, namun juga melekat ke hampir setiap poros kekuasaan negara. Di DPR RI misalnya, dibentuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Demikian pula di penyelenggaraan pemilu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
 
"Sama seperti peradilan etik lainnya, keberadaan MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini diatur dalam UU No 17 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," paparnya.
 
Ia menilai keberadaan Komisi Yudisial, Mahkamah Kehormatan Hakim, maupun Dewan Etik Hakim Konstitusi berperan dan berkedudukan sangat signifikan dalam menjaga keluhuran martabat hakim.
 
“Semua pihak tentu menginginkan para hakim dapat menjadi teladan dalam penegakan hukum, serta secara khusus ikut memberantas korupsi di Indonesia," tutur Bamsoet.
 

 

(UWA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif