Fredrich Sebut Perkaranya tak Laik Disidangkan

Husen Miftahudin 23 Juni 2018 01:11 WIB
korupsi e-ktp
Fredrich Sebut Perkaranya tak Laik Disidangkan
Terdakwa Fredrich Yunadi - ANT/Dhemas Reviyanto.
Jakarta: Terdakwa perkara merintangi penyelidikan kasus korupsi KTP-el Fredrich Yunadi menyebut perkaranya tak laik dibawa jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan. KPK dinilai tak berhak mengusut perkara yang disangkakan kepada Fredrich. 

"Setelah memperhatikan perkara ini secara seksama, meniliknya sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai saat ini, kami selaku terdakwa berpendapat perkara ini tidak laik untuk dibawa ke persidangan oleh jaksa penuntut umum," kata Fredrich saat membacakan pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Juni 2018.

Menurut Fredrich, perkaranya bukan pidana korupsi yang bisa ditangani KPK. Mantan kuasa hukum eks Ketua DPR Setya Novanto itu menyebut JPU KPK tak bisa menjeratnya dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


"Tidak seharusnya terdakwa diseret menjadi pesakitan dalam persidangan ini dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa," tukas Fredrich. 

Baca: Fredrich Yunadi Merasa Kebal Hukum

JPU pada KPK menuntut Fredrich dengan pidana 12 tahun penjara. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. 

Fredrich dinilai terbukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat Setya Novanto dengan cara memanipulasi data medis kliennya, dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(AZF)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id