KSP Diminta Selesaikan Kasus Sengketa Tanah
Ketua Gesit Ampera, Agus Muldya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018--Medcom.id/Achmad Zulfikar Fazli.
Jakarta: Sejumlah ‎orang yang tergabung dalam Gerakan Solusi Terhadap Tanah Rakyat (Gesit Ampera) mendatangi Kantor Staf Kepresiden, Jakarta. Mereka meminta bantuan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyelesaikan sejumlah kasus dugaan sengketa tanah.

Gesit Ampera ini terdiri dari masyarakat yang tinggal di Marunda, BSD, dan Bintaro. Mereka mengaku selama ini kesulitan mengatasi masalah sengketa tanah.

"Misalnya teman-teman di Marunda ada 45 keluarga, ada 100 hektar, kalau tidak tahan dengan proses pengadilan, itu dibayar dengan harga murah," ujar Ketua Gesit Ampera, Agus Muldya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.


Baca: Masyarakat Abdya Adukan Kasus Sengketa Tanah ke DPR

Saat ini, kata dia, masyarakat ada yang masih memegang tanda terima, surat keputusan pengadilan, sertifikat hak milik (SHM), dan girik atas tanah yang ditempatinya. Namun, di satu sisi Badan Pertahanan Nasional (BPN) diduga telah mengeluarkan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di tanah warga kepada pihak lain. "Ketika bertanya ke BPN, warga dipersilahkan gugat ke pengadilan," kata dia.

Agus mengaku menyampaikan aduannya ini melalui Staf Ahli Madya Deputi IV KSP Roysepta Abimanyu. Ia berharap dengan pengaduan ini penyelesaian kasus sengketa tanah dapat terbuka.

‎"Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik dan diproses penyelesaian konflik pertahanan di negeri ini," pungkas dia.




(YDH)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360