Perspektif Hukum TNI dan Polri Berantas Terorisme

Juven Martua Sitompul 12 Mei 2018 19:11 WIB
terorisme
Perspektif Hukum TNI dan Polri Berantas Terorisme
Petugas kepolisian memberi hormat saat mobil yang mengangkut jenazah anggota Brimob korban penikaman, Bripka Marhum Prencje di bawa menuju rumah duka dari Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jum'at (11/5). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.
Jakarta: Pengamat Intelijen, Nuning Kertopati menyebut TNI memiliki kewenangan yang sama dengan Polri untuk memberantas  terorisme.

Bahkan, secara akademis militer kewenangan menghadapi terorisme itu berlaku bagi TNI di seluruh dunia.

"Harus dipahami bahwa secara akademis militer di seluruh dunia juga bertugas menghadapi terorisme," kata Nuning kepada Medcom.id, Sabtu, 12 Mei 2018.


Kendati demikian, Nuning mengaku ada perspektif hukum yang berbeda antara polisi dengan militer dalam menangani terorisme. Perbedaan itu terletak pada objek dari aksi terorisme itu sendiri.

Nuning mengatakan, di Indonesia terorisme lebih dominan ditangani Polri karena aksinya masih cenderung dalam klasifikasi kejahatan terhadap publik. Lain halnya jika aksi terorisme itu mengancam simbol negara.

"Jika terorisme mengancam keselamatan Presiden atau pejabat negara lainnya sebagai simbol negara, maka terorisme tersebut menjadi kejahatan terhadap negara dan harus ditanggulangi oleh TNI," jelas Nuning.

Nuning kembali mengatakan, bukan hanya objek, jenis senjata juga jadi syarat kelaikan pihak militer turun tangan. Jika senjata yang digunakan tergolong konvensial, Polri lebih berhak menangani terorisme.

"Tetapi jika senjata dan bom yang digunakan oleh teroris tergolong senjata pemusnah massal (Weapon of Mass Deatruction), seperti senjata nuklir, senjata biologi, senjata kimia dan senjata radiasi, maka yang menangani adalah TNI," beber Nuning.

Selain subyek ancaman teror dan jenis senjata, rezim kedaulatan suatu negara juga berimplikasi kepada kewenangan penegakan hukum. Jika kejahatan teror dilakukan di wilayah kedaulatan penuh Indonesia, maka Polri dan TNI bisa bersama-sama menanggulangi.

"Tetapi jika rejimnya adalah hak berdaulat, maka TNI yang melakukan aksi penanggulangan. Contohnya jika kejahatan teror terjadi di kapal yang berlayar di Zone Economic Exclusive (ZEE) Indonesia atau menyerang kilang pengeboran minyak PT. Pertamina 15 mil dari pantai, maka teroris harus dilumpuhkan oleh Pasukan Khusus TNI," pungkas Nuning.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id