Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. MI/Rommy Pujianto

Hukuman Mati Dinilai Hanya Retorika Firli Bahuri

Nasional kpk Virus Korona
Kautsar Widya Prabowo • 02 Agustus 2020 12:51
Jakarta: Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meragukan keseriusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam menindak koruptor dana penanganan covid-19. Pernyatan Firli yang akan memberikan hukuman mati dinilai hanya retorika.
 
"Pak Firli banyak retorika, (tapi) praktiknya, pelaksanaan sedikit, bahkan nol," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada Medcom.id, Minggu, 2 Agustus 2020.
 
Buruknya kinerja Firli terlihat ketika gagal dalam operasi tangkap tangan terhadap rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin. Lalu, tidak ada kelanjutan dalam kasus program organisasi penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Boyamin menyakini tidak ada kesamaan semangat memberantas korupsi dengan realiasasinya."Kalau ini terjadi korupsi yang terkait dengan korona saya yakin statment Pak Firli sulit dibuktikan," jelasnya.
 
Selain itu, melihat penanganan rasuah yang dilakukan Firli sulit untuk memberikan peringatan bagi koruptor. Sehingga ancaman hukuman mati tidak membawa efek.
 
Baca: Koruptor Dana Penanganan Korona Terancam Hukuman Mati
 
Sebelumnya, Firli mengaku terus memantau serius pengeluaran dana penanggulangan virus korona (covid-19). Dia siap memberikan tututan terberat bagi siapa pun yang berani 'bermain' dalam penanganan virus ini.
 
"Kita sedang menghadapi wabah korona. Masa sih, ada oknum yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati," kata Firli di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2020.
 
Ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam UU Tipikor disebutkan, hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
 

(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif