Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

KPK Periksa PNS Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional mahkamah agung Kasus Suap Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 03 Juni 2020 09:49
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pudji Astuti. Pudji bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) pada 2011 sampai 2016.
 
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HSO (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juni 2020.
 
Pudji dinilai mengetahui tindakan rasuah yang dilakukan Hiendra dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Keterangan Pudji untuk menguatkan barang bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga memanggil seorang wiraswasta Onggan J Napitu. Onggan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Hiendra.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat menantunya Rezky Herbiyono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
(Baca: Tunduk Nurhadi Saat 'Digiring' ke Rutan)
 
Nurhadi juga diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Ketiganya menjadi buronan KPK. Namun, Nurhadi dan Rezky berhasil ditangkap di Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juni 2020. Nurhadi dan Rezky ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan C1 cabang KPK, Jakarta.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif