Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Penghentian Kasus Bagi-bagi THR Kemendikbud Disayangkan

Nasional OTT KPK Berita Kemendikbud
Candra Yuri Nuralam • 10 Juli 2020 07:55
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) kecewa atas penyetopan kasus bagi-bagi tunjangan hari raya (THR) yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komaruddin dan beberapa pegawai Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud). ICW ngotot kasus itu merupakan tindak pidana korupsi.
 
"Yakni perbuatan berupa pemerasan dan suap yang dilakukan oleh penyelenggara negara," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Jumat 10 Juli 2020.
 
Rektor UNJ, yang merupakan pejabat negara dianggap mengoordinasi jajarannya mengumpulkan uang untuk THR. Status sebagai penyelenggara negara sesuai Pasal 2 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pasal itu sudah menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi negeri dikategorikan sebagai penyelenggara negara," ujar Kurnia.
 
ICW meyakini bagi-bagi THR itu bukan sumbangan semata. Kurnia meyakini ada maksud lain yang diinginkan pihak UNJ.
 
Baca:Penyelidikan Kasus Rektor UNJ Dihentikan
 
"Tidak menutup kemungkinan pemberian uang kepada pegawai Kemendikbud tersebut memiliki motif tertentu, bukan sebatas pemberian THR semata sebagaimana disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ucap Kurnia.
 
Alasan penyetopan kasus juga dikritisi. ICW menilai kepolisian dan KPK tidak kompak, sebab alasan dua instansi penegak hukum berbeda.
 
"Satu sisi kepolisian mengatakan perbuatan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sedangkan KPK menggunakan alasan tidak adanya keterlibatan oknum penyelenggara negara," tutur Kurnia.
 
Kasus dugaan korupsi yang menjerat Rektor UNJ serta pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dihentikan. Penghentian kasus karena perbuatan pidana dinyatakan tidak sempurna.
 
"Penyidik berpendapat bahwa tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi sesuai konstruksi hukum yang tertuang dalam hasil penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.
 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Roma Hutajulu mengatakan kasus itu tidak mengandung unsur tindak pidana korupsi. Sebab penyerahan uang kepada pejabat Kemendikbud tanpa sepengetahuan penerima.
 
"Pemberi pun merasa itu bagian sukarela," terang mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu, Kamis, 9 Juli 2020.
 
Kasus dugaan gratifikasi THR tersebut bermula saat Inspektorat Jenderal Kemendikbud bersama KPK melakukan tangkap tangan pada 20 Mei 2020. Tim KPK bersama Itjen Kemendikbud menangkap Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor saat membawa uang ke kantor Kemendikbud. Uang itu hendak diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud. Barang bukti yang disita sebesar USD1.200 dan Rp27.500.000.
 
KPK sempat menyebut dugaan keterlibatan Rektor UNJ dalam pengumpulan uang tersebut. Namun, KPK menyatakan tidak menemukan unsur penyelenggara negara dalam kasus itu sehingga melimpahkannya ke kepolisian.
 

(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif