Sejumlah aktivis lingkungan menata bibit tanaman mangrove sebelum proses penanaman di kawasan pesisir pantai Desa Peunaga Rayeuk, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/2/2020). Foto: Antara/Syifa Yulinnas
Sejumlah aktivis lingkungan menata bibit tanaman mangrove sebelum proses penanaman di kawasan pesisir pantai Desa Peunaga Rayeuk, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/2/2020). Foto: Antara/Syifa Yulinnas

4 Argumen Pemerintah Jawab Tudingan Omnibus Law Tak Ramah Lingkungan

Nasional Omnibus Law
Media Indonesia • 21 Februari 2020 16:18
Jakarta: Pemerintah memberikan empat argumen untuk mematahkan persepsi bahwa Omnibus Law Cipta Kerja tak ramah lingkungan. Sejumlah pegiat lingkungan khawatir keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja membuat isu lingkungan semakin terabaikan.
 
Salah satu kekhawatiran itu dilontarkan mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kependudukan Emil Salim. Emil yang merupakan pembina Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia ini menegaskan, terlepas dari upaya untuk menarik investor ke tanah air, Omnibus Law harus mengedepankan aspek lingkungan.
 
"Lebih baik di dalam satu lagu bersama, jangan satu lagu keroncong, satu lagu jazz. Tidak baik. Harus ada sinkronisasi dan di dalam sinkronisasi itu jangan dipilah-pilah," kata ekonom cum cendekiawan itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lebih lengkapnya bisa dibaca: Omnibus Law Harus Perhatikan Lingkungan
 
Berangkat dari kekhawatiran itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meyakinkan bahwa beleid ini justru berpihak pada lingkungan. Secara rigid, Siti bahkan menggaransi jika Omnibus Law Cipta Kerja bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat.
 
Berikut empat argumen Siti menjawab kekhawatiran sejumlah pihak terhadap RUU Cipta Kerja:

1. Norma Hukum Bersama

Menteri Siti Nurbaya menegaskan RUU Cipta Kerja akan menjadi norma hukum yang jadi pegangan bersama. RUU Cipta Kerja yang mengedepankan sanksi administrasi bukan berarti sanksi pidana hilang seketika.
 
Siti menduga para pegiat lingkungan mendapat informasi yang tak lengkap sehingga ada potensi salah persepsi. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan lemah terhadap penjahat lingkungan.
 
"Justru kita ingin tegas agar lingkungan terjaga dan rakyat sejahtera. Contoh kecil saja, kita tidak ingin ada lagi kasus rakyat yang mencari nafkah tanpa merusak hutan," kata Siti, di Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020.
4 Argumen Pemerintah Jawab Tudingan Omnibus Law Tak Ramah Lingkungan
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan). Foto: KLHK

2. Masih bisa didiskusikan

Menteri Siti menyatakan Kementerian LHK (KLHK) berkepentingan pada pembahasan RUU Cipta Kerja, terutama pada Pasal UU 41 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2009, dan UU Nomor 18 Tahun 2013. Dalam UU tersebut terdapat pasal yang dilakukan penyesuaian norma, penghapusan norma, dan penambahan norma baru.
 
"Karena masih dalam pembahasan, tentu masih akan sangat terbuka sekali ruang diskusi dan masukan dari semua pihak. Kami terus mengikuti dinamikanya," kata Menteri Siti.

3. Menyederhanakan regulasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KLHK, Bambang Hendroyono, menambahkan RUU Cipta Kerja bidang LHK sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyederhanakan regulasi. Aturan ini, kata dia, agar rakyat sekitar hutan sejahtera, sekaligus memberikan kepastian penegakan hukum lingkungan tetap berada pada koridor yang tepat.
 
"Dunia usaha bukan berarti swasta yang besar-besar saja. Rakyat yang menerima hutan sosial juga bagian dari itu. Penegakan hukum lingkungan juga jelas dan terang, tidak dihapus."
 
"Jadi, tidak benar jika dikatakan RUU ini mengabaikan prinsip lingkungan dan pro pebisnis besar saja. Justru sebaliknya, RUU ini sangat berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil," kata Bambang.
 
Melalui RUU Cipta Kerja kata Bambang, penyederhanaan regulasi melindungi semua elemen masyarakat, termasuk dunia usaha yang di dalamnya juga ada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 
"Regulasi untuk kepentingan rakyat tidak boleh ribet, tapi juga tidak boleh seenaknya. Tetap ada aturan hukum yang mengikat. Roh utama RUU Cipta Kerja adalah kehadiran negara untuk kepentingan segenap rakyat Indonesia," ujarnya.

4. Kepastian hukum

Bambang melanjutkan ada 25 ribu desa di seluruh Indonesia yang masyarakatnya bergantung pada usaha di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Jutaan rakyat ini, kata dia, harus diberi kepastian hukum dalam berusaha.
 
"Melalui Omnibus Law, program perhutanan sosial dan TORA (tanah objek reforma agraria) akan berlari lebih kencang. UMKM dari kegiatan sekitar hutan akan hidup tanpa mengabaikan prinsip perlindungan hutan karena sanksi hukum bagi perusak lingkungan tetap ada."
 
"Jadi, jangan dikira cukong-cukong dan perusak lingkungan bisa bebas. Itu tidak benar. Justru langkah koreksi yang sudah dilakukan untuk rakyat pada periode pertama lalu, kali ini semakin diperkuat oleh Omnibus Law," jelas Bambang.
 
Ia mencontohkan banyak kasus hukum selama ini yang menjerat masyarakat kecil sekitar hutan. Padahal, mereka hanya mencari nafkah dari kekayaan alam sekitar. Selain itu, banyak usaha masyarakat di sekitar dan di dalam hutan tidak dapat dijalankan karena masyarakat dihantui kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dan berusaha.
 
"Di sinilah RUU Omnibus Law hadir. Aturan ini memberikan kepastian usaha dari kegiatan di dalam kawasan hutan yang telah dipastikan aspek legalnya. Contoh kecil, masalah rakyat yang bertahun-tahun di Taman Nasional Tesso Nilo yang tak kunjung selesai. (Masalah itu) bisa selesai dengan RUU Omnibus Law," ujar Bambang.
 

(UWA)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif