Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi/Antara/Sigid Kurniawan.
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi/Antara/Sigid Kurniawan.

KPK Bidik Buronan Nurhadi Lewat Aliran Dana

Nasional kpk Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 15 Mei 2020 15:38
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi untuk mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pengadaan perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016. Mereka yakni, Wiraswasta Stevano Murphy dan karyawan swasta atas nama Budi Soetanto.
 
"Stevano dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto), sedangkan Budi dipanggil sebagai saksi untuk tersangka NHD (mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 15 Mei 2020.
 
Kedua orang itu dinilai mengetahui aliran dana dalam permainan rasuah Nurhadi Cs. Keterangan kedua orang itu akan digunakan penyidik untuk penguatan bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nurhadi menjadi buronan KPK bersama menantunya, Rezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto. Mereka dinyatakan buron setelah tiga kali mangkir pemeriksaan.
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait Peninjauan Kembali (PK) perkara di MA.
 
Baca:Nurhadi Tukarkan Dolar Rp3 Miliar Setiap Minggu
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) di MA, juga untuk Permohonan Perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif