Ilustrasi kasus korupsi. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi kasus korupsi. Medcom.id/M Rizal

Korupsi Sektor SDA Dipicu Tumpang Tindih Aturan

Nasional kpk kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 13 Mei 2020 14:25
Jakarta: Sektor sumber daya alam (SDA) menjadi sorotan karena kerap munculnya praktik korupsi. Peraturan yang tumpang tindih menjadi salah satu pemicu.
 
"Peraturan yang tumpang tindih dapat menciptakan ruang yang lebih besar bagi diskresi. Nah, diskresi yang besar ini kemudian pada akhirnya dapat bermuara pada munculnya praktik yang koruptif," kata akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) M Ramdan Andri Gunawan Wibisana dalam diskusi virtual bertajuk 'Penataan Ulang Kebijakan dan regulasi SDA di Indonesia: Ragam, Masalah dan Pembelajaran', Rabu, 13 Mei 2020.
 
Ramdan mencontohkan kebakaran lahan yang diatur dalam tiga undang-undang (UU), seperti UU tentang Perkebunan, UU tentang Lingkungan Hidup, dan UU tentang Kehutanan. Ketentuan hukum untuk menjerat pelaku, bahkan korporasi, menjadi berbeda-beda.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Perlu dikaji disharmonisasi secara vertikal dari satu UU ke UU lain," ujar Ramdan.
 
Regulasi yang terlalu banyak atau hiper-regulasi sejatinya memicu potensi pelanggaran. Pelanggaran pada akhirnya memunculkan diskresi. Penegak hukum memiliki kesempatan melakukan pemerasan dan memperoleh suap saat menjerat pelaku.
 
Baca: Sektor SDA Paling Rentan Dikorupsi
 
Menurut Ramdan, penting pula merampingkan sejumlah peraturan guna mencegah kejahatan rasuah. Di sisi lain, diperlukan sanksi yang semakin berat ketika pelanggaran itu dilakukan secara besar.
 
"Peraturan sedikit tapi berkualitas," ucap Ramdan.
 
Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Wardiana, mengatakan SDA menjadi salah satu sektor utama pengawasan tindak rasuah instansinya. Lembaga Antirasuah saat ini menangani 27 kasus korupsi di sektor ini.
 
Wawan mengatakan SDA sejatinya punya kontribusi besar kepada negara. Seperti, penerimaan negara nonpajak atau penyerapan tenaga kerja.
 
"Musuh paling besar di sektor sumber daya alam adalah tindak pidana korupsi," ujar Wawan.
 

(SUR)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif