Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ANT Hafidz Mubarak A.

MK Diminta Percepat Pemeriksaan Perkara Perppu Korona

Nasional mahkamah konstitusi
Fachri Audhia Hafiez • 14 Mei 2020 17:14
Jakarta: Pemohon judicial review (JR) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) berharap Majelis Hakim Konsitusi mempercepat proses persidangan. Sebab, Perppu telah disahkan menjadi undang-undang.
 
"Kami berharap kepada hakim panel nanti agar perkara ini menjadi skala prioritas untuk dilakukan pemeriksaan," kata salah satu pemohon Ahmad Yani di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Mei 2020.
 
DPR telah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, pemerintah dan DPR memiliki waktu 30 hari untuk memberikan nomor pada undang-undang yang telah disahkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Artinya dan sejarah ketatanegaraan Perppu ini masih eksis menunggu juga undang-undang itu ditandatangani dan disahkan oleh Presiden dan itu masih memakan waktu," ujar Yani.
 
(Baca: Gugatan Perppu Korona Berpotensi Gugur)
 
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang juga menjadi pemohon perkara ini meyakini proses penomoran undang-undang memakan waktu. Dia berharap majelis hakim segera memproses gugatan ini.
 
"Waktu 30 hari pun belum tentu ditayang oleh lembaran negara jadi dalam hal ini kami tetep pingin terus dan mohon dipercepat juga," ujar Boyamin.
 
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Aswanto memastikan hasil permohonan perbaikan gugatan akan dibawa ke rapat permusyawaratan hakim (RPH). Rapat itu akan menentukan nasib keberlanjutan gugatan tersebut.
 
"Dalam waktu yang secepatnya bahkan kalau enggak salah pak panitera sudah mengagendakan untuk kita laporkan ke RPH dan apa yang diputuskan dalam RPH nanti akan disampaikan bagian kepaniteraan," ucap Aswanto.
 
Gugatan terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2020 pada awalnya diajukan tiga pihak. Namun, pemohon Damai Hari Lubis dengan nomor perkara 25/PUU-XVIII/2020 mencabut gugatan pada Senin, 11 Mei 2020.
 
Kini tersisa perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997. Kemudian Nomor 23/PUU-XVIII/2020 yang diajukan mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.
 
Sebelumnya, DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Objek gugatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 berpotensi gugur karena sudah berubah menjadi undang-undang.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif