NEWSTICKER
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri

KPK Selisik Aliran Dana Korupsi Garuda ke Mabua Harley

Nasional kasus suap
Candra Yuri Nuralam • 04 Februari 2020 23:01
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi hubungan Mantan Direktur Utama PT Mabua Harley Davidson Djonnie Rahmat dengan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT. Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno (HS). KPK mendalami dugaan aliran dana ke perusahaan itu.
 
"Untuk Djonnie Rahmat kita periksa tadi untuk tersangka HS yang didalami adalah terkait aliran uang dari rekening PT Mabua yang terkait dengan Sutikno (Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo), dari hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS," kata Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 4 Januari 2020.
 
Ali mengatakan Djonnie diperiksa terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam kasus ini lembaga antirasuah membutuhkan sejumlah keterangan tambahan untuk penambahan bukti.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait materi itu apakah ada pertanyaan yang mengarah ke sana yang ditanyakan tadi saya pikir itu bisa dilihat di Persidangan tersangka HS," ujar Ali.
 
Usai diperiksa Djonnie membantah terlibat dalam kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C para PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 
"Cuma kebetulan saja saya dipanggil enggak ada apa apa kok. Terima kasih, terima kasih," kata Djonnie usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 4 Januari 2020.
 
KPK Selisik Aliran Dana Korupsi Garuda ke Mabua Harley
Mantan Direktur Utama PT Mabua Harley-Davidson Djonnie Rahmat. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
 
Hardinoto sendiri ditetapkan sebagai tersangka sejak 7 Agustus 2019. Penetapan tersangka berdasar pengembangan kasus suap Direktur Utama PT Garuda Indonesia periode 2005-2014, Emirsyah Satar (ESA).
 
KPK menemukan adanya dugaan penggunaan puluhan rekening bank di luar negeri terkait kasus suap tersebut. Selain Emirsyah dan Hadinoto, KPK juga telah menetapkan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo (SS) sebagai tersangka.
 
Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno sebesar 1,2 juta Euro dan USD180 ribu atau setara Rp20 miliar. Dalam penyidikan, KPK menyebut uang suap yang diberikan Soetikno kepada Emirsyah dan Hadinoto tidak hanya berasal dari perusahaan AirBus SAS dan Rolls-Royce.
 
Ada juga kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR). Kontrak pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.
 
Selain itu, selaku konsultan bisnis dari Rolls-Royce, Airbus dan ATR, Soetikno diduga telah menerima komisi dari tiga pabrikan tersebut. Soetikno juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari perusahaan Bombardier.
 
Pembayaran komisi tersebut diduga terkait dengan keberhasilan Soetikno dalam membantu tercapainya kontrak antara PT. Garuda Indonesia dengan empat pabrikan tersebut. Soetikno selanjutnya memberikan sebagian dari komisi tersebut kepada Emirsyah dan Hadinoto.
 
Untuk ESA, Soetikno diduga memberi Rp 5,79 miliar untuk pembayaran rumah beralamat di Pondok Indah, USD 680 ribu dan EUR 1,02 juta yang dikirim ke rekening perusahaan milik ESA di Singapura, dan SGD 1,2 juta untuk pelunasan Apartemen milik ESA di Singapura. Untuk HDS, Seotikno diduga memberi USD 2,3 juta dan EUR 477 ribu yang dikirim ke rekening Hardinoto di Singapura.
 
Tersangka Emirsyah dan Soetikno diduga melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 
Tersangka Hadinoto diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif