Anggota DPRD Sumatera Utara Tiasiah Ritonga menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas keluar dari Gedung KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto)
Anggota DPRD Sumatera Utara Tiasiah Ritonga menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas keluar dari Gedung KPK, Jakarta. (Foto: MI/Rommy Pujianto)

Hak Politik Penerima Suap Gatot Pujo Nugroho Dicabut

Nasional kasus suap kasus korupsi gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 14 Februari 2019 15:10
Jakarta: Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mencabut hak politik mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 Tiasiah Ritonga. Dia juga divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan dalam kaitan suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
 
"Pencabutan hak politik selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," kata Ketua Majelis Hakim Hastopo saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Selain menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pencabutan hak politik, Tiaisah juga diharuskan membayar uang pengganti Rp297,5 juta. Tiaisah tercatat telah mengembalikan uang Rp182,5 juta dari total penerimaan suap Rp480 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Eks Legislator Sumut Divonis Empat Tahun Penjara
 
Tiasiah terbukti menerima suap Rp480 juta dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Suap itu terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014.
 
Dalam pertimbangannya majelis hakim menilai perbuatan Tiasiah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara hal yang meringankan, Tiasiah dianggap masih memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan sebagaian uang suap dan tidak pernah menjalani proses hukum sebelumnya.
 
Atas perbuatannya, Tiasiah dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

 

(MEL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi