Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1) Eni Maulani Saragih - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1) Eni Maulani Saragih - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Sidang Vonis Eni Maulani 1 Maret

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 19 Februari 2019 15:35
Jakarta: Terdakwa kasus suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU Riau-1) Eni Maulani Saragih segera menghadapi sidang putusan. Rencananya, sidang digelar pekan depan.
 
"Perkara akan majelis putus pada Jumat, 1 Maret 2019 diusahakan pukul 09.00 WIB," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Yanto, Selasa, 19 Februari 2019.
 
Eni berharap majelis hakim memutus perkaranya dengan hukuman ringan. Dia juga meminta agar permohonan Justice Collaborator (JC) dan izin berobat dikabulkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi terdakwa minta izin berobat hanya sampai (sebelum) 1 Maret. Kewenangan majelis untuk memberikan izin berobat hanya sebelum 1 Maret, begitu diputus mau perkara ini banding atau inkrah," ujar Yanto.
 
Dalam pledoinya, Eni memohon agar JC bisa dikabulkan. Dia bilang, perkara yang dihadapinya saat ini karena arahan petinggi Partai Golkar.
 
(Baca juga: Eni Minta Keringanan Hukum Demi Anak)
 
Eni saat itu diperintah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk mengawal proyek PLTU Riau-1. Eni dijanjikan oleh Novanto USD1,5 juta dan saham untuk meloloskan bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1, hingga memfasilitasi menemui Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir.
 
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut Eni, delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider empat bulan kurungan. Selain permohonan Justice Collaborator ditolak, hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga terancam dicabut.
 
Akibat perbuatannya, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
(Baca juga:Eni Menyesal Kawal Proyek PLTU Riau-1)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif