Sofyan Basir Berpeluang Kembali Diperiksa KPK
Dirut PLN Sofyan Basir didampingi sejumlah pengawalnya berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/8). Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa kembali Direktrur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir. Pemanggilan akan dilakukan jika keterangan Sofyan masih dibutuhkan untuk mengungkap lebih jauh dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.

"Sepanjang dibutuhkan maka akan dilakukan pemanggilan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.

Febri mengatakan, penyidikan dan berkas tersangka mantan Menteri Sosial Idrus Marham belum rampung. Masa penahanan Idrus Marham masih sekitar 30 hari.


Febri mengaku belum mendapat informasi kapan penyidik menjadwalkan pemeriksaan Sofyan dan saksi-saksi penting lainnya. Informasi pemeriksaan para saksi akan diumumkan lebih lanjut.

"Tapi saya belum mendapat informasi yang lebih detail siapa saja saksi-saksi yang akan dipanggil dalam kasus ini," pungkasnya.

Hari ini, penyidik memeriksa Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN, I Made Suprateka. Anak buah Sofyan Basir itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus.

Sepanjang pemeriksaan, Made Suprateka dikonfirmasi soal pertemuan-pertemuan antara Sofyan Basir dengan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih. Diduga dalam pertemuan itu, Eni dan Sofyan Basir membahas soal proyek dan fee proyek.

Nama Sofyan Basir memang berulang kali muncul dalam penyidikan atau persidangan kasus suap PLTU Riau-I. Sofyan disebut sebagai pihak yang menawarkan proyek ini kepada Setya Novanto yang saat itu masih menjabat sebagai ketua umum partai Golkar.

Sofyan juga disebut memiliki peran sakral dalam meloloskan Blackgold sebagai konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-I. Bahkan, menurut pengakuan Eni, Sofyan sempat dijanjikan menerima fee paling banyak. Namun, akhirnya Sofyan mendapat fee sama dengan yang diterima Eni dan mantan menteri sosial Idrus Marham.

KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Ketiga tersangka itu yakni bos Blackgold Natural Recourses Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, serta mantan Menteri Sosial Idrus Marham.

Eni bersama dengan Idrus diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang sebesar Rp6,25 miliar dari Kotjosecara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo sebagai penggarap proyek PLTU Riau-I.

Penyerahan uang kepada Eni tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian Rp4 miliar sekitar November-Desember 2017 dan Rp2,25 miliar pada Maret-Juni 2018‎. Idrus juga dijanjikan mendapatkan jatah yang sama jika berhasil meloloskan perusahaan Kotjo.





(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id