Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy

Tiga Tersangka Suap PN Jaksel Segera Diadili

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 21 Maret 2019 19:36
Jakarta: Berkas penyidikan tiga tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dilimpahkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke jaksa penuntut. Ketiga tersangka itu segera diadili.
 
Ketiga tersangka yang bakal duduk di kursi pesakitan itu yakni Panitera Penggati PN Jakarta Timur, Muhammad Ramadhan (MR); advokat Arif Fitrawan; dan pihak swasta Martin P Silitonga.
 
"Hari ini penyidikan tiga tersangka selesai dan dilakukan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka ke penuntutan atau tahap 2," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan dilimpahkannya berkas penyidikan itu, kata Febri, jaksa penuntut memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan ketiga tersangka tersebut. Sidang rencananya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara perdata di PN Jaksel. Dua di antaranya ialah dua hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo dan Irwan.
 
Baca: Suap Hakim PN Jaksel Pakai Kode 'Ngopi'
 
Sedangkan tiga tersangka lain yakni panitera pengganti PN Jakarta Timur Muhammad Ramadhan, advokat Arif Fitrawan, dan pihak swasta Martin P Silitonga. Diduga suap berkaitan dengan penanganan gugatan pembatalan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT Asia Pacific Mining Resources (APMR) di PN Jaksel.
 
Atas perbuatannya, Iswahyu, Irwan, dan Ramadhan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Arif dan Martin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif