Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Sembilan Kepala Daerah di Sumut Teken Komitmen Antikorupsi

Nasional pencegahan korupsi pemberantasan korupsi
Juven Martua Sitompul • 14 Mei 2019 15:27
Jakarta: Sebanyak sembilan kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) menandatangani komitmen pencegahan korupsi. Penandatanganan komitmen ini merupakan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbaiki tata kelola pemerintahan di Sumut.
 
"KPK melaksanakan kegiatan penandatanganan Komitmen Pencegahan Korupsi Terintegrasi bagi 9 kepala daerah baru di Sumatera Utara, termasuk Gubernur Edy Rahmayadi, disaksikan Ketua KPK Agus Rahardjo," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2019.
 
Penandatanganan komitmen digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut. Terdapat sembilan sektor yang menjadi perhatian serius KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sembilan sektor itu yakni perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dana desa; manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN); optimalisasi pendapatan daerah; manajemen aset daerah; serta sektor strategis.
 
Pada sektor optimalisasi pendapatan dan manajemen aset daerah, KPK meminta seluruh kepala daerah di Sumut untuk melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan badan pertanahan nasional dan Bank Sumut.
 
Baca: KPK Warning Kepala Daerah dan Korporasi di NTT
 
Perjanjian itu meliputi sertifikasi tanah pemerintah dalam rangka mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah; koneksi host to host Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); serta penggunaan data bersama zonasi nilai tanah dalam konteks optimalisasi pendapatan asli daerah kabupaten atau kota.
 
Lembaga Antirasuah berharap kerja sama antara Pemda dengan Bank Sumut jadi dasar untuk implementasi aplikasi alat rekam data transaksi secara online wajib pungut pajak seperti hotel, restoran, parkir dan tempat hiburan. Dengan begitu, penetapan pajak lebih akuntabel dan mencegah terjadinya korupsi pada penerimaan pajak daerah.
 
"Kota Medan, kabupaten Deli Serdang, dan kota Pematangsiantar menjadi pilot project dalam implementasi kerjasama tersebut," pungkas Febri.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif