Kejaksaan Agung Beri Kesempatan untuk Aman Abdurrahman

Sunnaholomi Halakrispen 21 September 2018 14:35 WIB
terorisme
Kejaksaan Agung Beri Kesempatan untuk Aman Abdurrahman
Aman Abdurrahman alias Oman dibawa ke ruang sidang di PN Jaksel. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Jakarta: Kejaksaan Agung tak mau terburu-buru mengeksekusi mati teroris Aman Abdurrahman. Aman masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum.

"Kami sudah perintahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk menanyakan dan konfirmasi ke pengadilan, terkait Aman Abdurrahman akan ajukan upaya hukum atau tidak," ujar Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018.

Jika tak ada lagi upaya hukum, Kejaksaan Agung akan segera menjadwalkan vonis hukuman atau eksekusi mati terhadap Aman atau Oman Rochman alias Abu Sulaiman.


"Kalau benar-benar tidak digunakan upaya hukum, baru akan kita (eksekusi). Ada di JPU nanti untuk tanya itu," imbuh dia.

Baca: Eksekusi Aman Abdurrahman Tunggu Waktu

Sementara itu, hingga saat ini belum diketahui apakah Aman mengajukan peninjauan kembali dan grasi. Kejaksaan Agung masih memberikan kesempatan kepada Aman, untuk melakukan upaya hukum sesuai haknya sebagai warga negara.

"Itu nanti kita lihat karena akan dilihat sejauh mana upaya hukum yang dimiliki terpidana. Sudah digunakan semua atau belum dan yang berhak memanfaatkan hak hukumnya adalah dia (Aman)," tuturnya.

Aman terbukti bersalah dan divonis mati terkait kasus bom Thamrin. Ia divonis bersalah lantaran menjadi aktor intelektual yang memberikan doktrin kepada pelaku bom bunuh diri di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.

Dia juga disebut ada di balik teror bom Kampung Melayu dan Samarinda. Aman juga dianggap menjadi penganjur teror kepada pengikutnya. Pemahaman soal syirik demokrasi yang disebar Aman di internet juga dapat memengaruhi banyak orang.

Status residivis kasus terorisme yang menjadi penggagas Jamaah Ansharud Daulah (JAD) juga memperberat posisi Aman.

Kader JAD itu terbukti melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer.



(YDH)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id