Ketua Hubungan Antaralembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto
Ketua Hubungan Antaralembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Asosiasi Jurnalis Perlu Dilibatkan Bahas RKUHP

Nasional rancangan kuhp
Theofilus Ifan Sucipto • 11 September 2019 18:27
Jakarta: Dewan Pers meminta DPR melibatkan asosiasi jurnalis sebelum mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sejumlah poin revisi dinilai berdampak pada kemerdekaan pers.
 
"Dewan Pers meminta ke DPR jangan buru-buru mengesahkan dan sedapat mungkin menampung aspirasi dari teman-teman pers dan media," kata Ketua Hubungan Antaralembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers Agus Sudibyo di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu, 11 September 2019.
 
Agus menyebut Dewan Pers mendukung sejumlah organisasi jurnalis, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang menilai RKUHP membahayakan kebebasan pers. Misalnya, pasal mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pasal itu berpotensi untuk mengalang-alangi kinerja jurnalistik dan mengarah pada pemidanaan pelaku profesi media," ujar Agus.
 
Agus mengatakan pasal-pasal tersebut juga berpotensi membahayakan keselamatan wartawan. Dia meminta pembahasan RKUHP melibatkan asosiasi wartawan.
 
"Agar undang-undang ini memiliki legitimasi dari segi isi dan prosesnya," tutur dia.
 
Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Asmono Wikan menyuarakan hal serupa. Dia mengatakan SPS bakal menjadi garda untuk mencegah RKUHP.
 
Dia khawatir pengesahan RKUHP mengancam kebebasan pers di Indonesia. "Kiamat kalau RKUHP sampai lolos," tegas dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif