PT Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani
PT Asuransi Jiwasyara. Foto: MI/Ramdani

Menkeu Bakal Bahas Nasib Jiwasraya dengan BPK

Nasional Jiwasraya
Damar Iradat • 09 Januari 2020 17:30
Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku bakal membahas nasib PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menemukan Jiwasraya merugi hingga Rp27,2 triliun.
 
"Aku nanti bicara dulu ya sama BPK mengenai hasil audit beliau," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.
 
BPK menemukan adanya manipulasi laporan keuangan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal ini sebagaimana investigasi BPK pada Jiwasraya sejak 2010-2019 dengan dua kali pemeriksaan yaitu dengan tujuan tertentu di 2016 dan pemeriksaan investigasi pendahuluan di 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan Jiwasraya terjadi sejak 2016. Pada saat itu perusahaan mencatatkan laba, padahal laporan keuangan mengalami kerugian.
 
"Namun laba tersebut sebenarnya laba semua sebagai akibat dari rekayasa akuntansi atau window dressing, sebenarnya perusahaan telah mengalami kerugian," kata Firman di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Jiwasraya kembali membukukan laba Rp360,3 miliar pada 2017. Namun, hasil pemeriksaan BPK menghasilkan opini tidak wajar akibat kekurangan pencadangan Rp7,7 triliun.
 
"Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan seharusnya perusahaan menderita kerugian. Pada 2018 PT AJS membukukan kerugian unaudited Rp15,3 triliun dan sampai September 2019 diperkirakan rugi Rp13,7 triliun," jelas dia.
 
Sementara Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif equity Rp27,2 triliun sampai November 2019. Kerugian terutama karena Jiwasraya menjual produk JS Saving Plan dengan cost of fund yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015.
 
Namun, BPK membutuhkan waktu sekitar dua bulan mengungkap masalah yang membelit Jiwasraya. Saat ini BPK masih menginvestigasi kerugian negara akibat penjualan produk JS Saving Plan milik Jiwasraya.
 
Firman mengatakan, nilai kerugian negara yang nyata dan pasti baru dapat ditentukan setelah BPK menginvestigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Namun, BPK menemukan ada penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari pengumpulan dana dari produk Jiwasraya tersebut.
 


 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif