Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. MI/Rommy Pujianto
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. MI/Rommy Pujianto

Penggeledahan di Sidoarjo Seizin Dewas KPK

Nasional OTT KPK
Antara • 10 Januari 2020 15:54
Jakarta: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sudah izin KPKmenggeledahmaupun menyita dalam penyidikan kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
 
Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di sejumlah tempat di Sidoarjo, antara lain kantor bupati, kantor sekretaris daerah, dan kantor Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Sidoarjo.
 
"Untuk Sidoarjo sudah minta izin dan sudah diberikan," kata anggota Dewas KPK Sjamsuddin Haris di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Di sisi lain, Haris menyampaikan dewas belum menerima permintaan izin penggeledahan maupun penyitaan untuk kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. "Untuk KPU, sampai siang ini belum ada permintaan izin," ungkap Haris.
 
KPK menetapkan 10 tersangka dari dua kasus yang berbeda. Pada Rabu, 8 Januari 2019, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, yakni Saifulah Ilah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto, serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji, pihak swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.
 
Pada Kamis, 9 Januari 2020, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024, yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu atau orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina, calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku, dan Saeful dari unsur swasta.
 
Dewas KPK merupakan struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Tugas dewas antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, serta menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif