Ketua KPK Agus Rahardjo/MI/Rommy Pujianto
Ketua KPK Agus Rahardjo/MI/Rommy Pujianto

KPK Minta Tambahan Anggaran Rp580 Miliar

Nasional kpk
Arga sumantri • 12 Juni 2019 19:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan penambahan anggaran untuk 2020. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR hari ini.
 
"Kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp580 miliar sehingga menjadi Rp1,4 triliun," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2019.
 
Menurut Agus, penambahan anggaran dibutuhkan akibat penambahan pegawai pada 2020. KPK menyebut ingin memperluas pencegahan hingga ke daerah. Pasalnya, kata Agus, saat ini KPK baru memiliki sembilan koordinator wilayah dari total 34 provinsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Minta Kenaikan Anggaran jadi Rp1,2 Triliun
 
Koordinator wilayah hanya memiliki sedikit anggota. Koordinator satu wilayah bisa menangani dua hingga empat provinsi.
 
"Kalau anggotanya sangat sedikit, pasti kemudian layanannya juga kurang bisa diandalkan," ujar dia.
 
Agus memerinci, dari total Rp580,14 miliar penambahan anggaran yang diusulkan, Rp194,4 miliar di antaranya untuk anggaran tambahan pegawai dan Rp86,5 miliar untuk kebutuhan layanan operasional dasar.
 
"Seperti listrik, telepon, IT, pengelola gedung pengamanan, dan pengelolaan rumah tahanan (rutan)," beber Agus.
 
Sebanyak Rp205 miliar dialokasikan buat perluasan wilayah pendampingan koordinasi, supervisi, dan pencegahan (korsupgah). Anggaran itu juga untuk biaya korsupgah di 542 pemda dan 85 kementerian/lembaga.
 
"Serta pelaksanaan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, serta pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi," beber Agus.
 
Sedangkan Rp94,4 miliar untuk penambahan gedung baru. Agus mengatakan gedung baru dikhususkan menyimpan barang rampasan dan barang sitaan.
 
Baca: KPK Lelang Barang Rampasan Milik Koruptor
 
Saat ini, kata Agus, KPK menggunakan lahan parkir milik swasta sewaan. KPK menyewa lahan parkir untuk menyimpan kendaraan pelaku korupsi selama proses hukum hingga inkrah.
 
"Karena belum inkrah, masih dalam proses, itu menyewa di situ. Sebulan Rp35 juta kami bayar," ujar dia.
 
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko juga mengajukan penambahan anggaran. Ia meminta tambahan Rp459,3 miliar untuk tahun depan. Pagu indikatif sebelumnya yang diberikan pemerintah sebanyak Rp1,58 triliun.
 
Menurut Heru, penambahan anggaran tersebut diperuntukkan mendukung kinerja BNN. Misalnya, program penindakan narkoba, pengadaan K-9, pengadaan video conference, dan pembangunan gedung BNN pusat tahap I, yang diprediksi menghabiskan dana sekitar Rp11 miliar. Kemudian, untuk pembangunan gedung BNN provinsi Rp90 miliar, pembangunan gedung BNN kabupaten/kota Rp65 miliar, dan lainnya.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif