Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

20 Pejabat Imigrasi NTB Diusut KPK

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 31 Mei 2019 16:20
Jakarta: Sebanyak 20 pejabat dan pegawai imigrasi daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan kantor Imigrasi NTB.
 
"Tim melanjutkan kegiatan penyidikan di sana dan melakukan pemeriksaan saksi dalam dua hari di Polda NTB," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019.
 
Menurut Febri, penyidik mengonfirmasi para saksi ihwal suap izin tinggal WNA. Penyidik juga memverifikasi sejumlah dokumen proses hukum dugaan pelanggaran izin WNA tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Penyidik mendalami kronologis lebih rinci dan melakukan verifikasi terhadap sejumlah informasi serta dokumen terkait dengan proses hukum dugaan pelanggaran izin tinggal dua WNA yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Imigrasi Mataram," beber dia.
 
KPK menggeledah sejumlah lokasi di NTB, Rabu, 29 Mei 2019. Tim menyita sejumlah dokumen terkait proses hukum dugaan pelanggaran izin tinggal dua WNA.
 
KPK menetapkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Kurniadie; Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Yusriansyah Fazrin; dan Direktur PT Wisata Bahagia juga pengelola Wyndham Sundacer Lombok, Liliana Hidayat; sebagai tersangka kasus dugaan suap izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan kantor Imigrasi NTB. Kurniadie dan Yusriansyah selaku penerima suap, sedangkan Liliana sebagai pemberi suap.
 
Dua petugas Imigrasi Mataram itu diduga menerima uang suap dari Liliana sebesar Rp1,2 miliar. Suap diberikan agar Imigrasi Mataram menghentikan proses hukum penyalahgunaan izin tinggal WNA berinisial BGW dan MK. Kedua WNA itu diduga masuk menggunakan visa sebagai turis biasa, tetapi bekerja di Wyndham Sundancer Lombok.
 
Baca: KPK Geledah Kantor Imigrasi Klas I Mataram
 
Awalnya, Liliana menawarkan uang sogokan sebesar Rp300 juta untuk menghentikan kasus tersebut. Namun, Yusriansyah menolak karena jumlahnya sedikit. Setelah bernegosiasi, kedua pihak akhirnya sepakat dengan nilai suap Rp1,2 miliar.
 
Yusriansyah dan Kurniadie selaku penerima disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan Liliana sebagai pihak pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif