Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MI

KPK Harap Keluhan Bansos Tak Terulang Saat Risma Pimpin Kemensos

Nasional kpk tri rismaharini dana bansos kasus korupsi Kementerian Sosial Bantuan Langsung Tunai
Candra Yuri Nuralam • 12 Januari 2021 06:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Menteri Sosial Tri Rismaharini bisa membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai covid-19 lebih baik. Keluhan bansos diharap tidak masuk lagi ke telinga KPK.
 
"Kalau kita cek di aplikasi Jaga Bansos, hampir setengah aduan adalah orang yang berhak tapi tidak dapat," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 11 Januari 2021.
 
Pahala mengatakan banyak aduan terkait bansos yang masuk ke KPK. Masalah paling sering dilaporkan, yakni banyaknya warga kurang mampu yang tidak dapat bansos padahal tetangganya yang berkecukupan dapat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Risma ditantang untuk memerhatikan hal tersebut. Risma diharap bisa menyamakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan nomor induk kewarganegaraan (NIK) sebelum menyalurkan duit bansos agar penerima tepat sasaran.
 
"Kita sudah klarifikasi ke Bu Risma," ujar Pahala.
 
Baca: Strategi Risma Agar Bansos Tunai Tak Dikorupsi
 
Risma juga diminta perbaiki masalah pemotongan bansos oleh pejabat tak bertanggung jawab. Biasanya, kata Pahala, pemotongan dilakukan oleh ketua rukun tetangga (RT) setempat.
 
"Orangnya lima, sembakonya dua. Kebijakan Pak RT, 'kita bagi rata saja'," tutur Pahala.
 
Lembaga Antikorupsi berharap uang bantuan dari pemerintah itu diterima penuh oleh masyarakat yang membutuhkan. Risma diharap menyiapkan antisipasi sebelum menyalurkan bansos.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif