Eks Wakil Bupati Malang jadi Tersangka Suap

Juven Martua Sitompul 07 November 2018 17:58 WIB
kasus suap
Eks Wakil Bupati Malang jadi Tersangka Suap
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

Penyidik juga menetapkan dua tersangka lain. Mereka di antaranya, Direktur PT Sumawijaya, Achmad Suhawi; dan satu pihak swasta Nabiel Titawano.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan sejalan dengan penetapan tiga orang lagi sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 7 November 2018.


Nabiel bersama dengan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group), Ockyanto -yang lebih dulu menjadi tersangka- diduga memberi hadiah atau janji kepada Bupati nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

Sementara, Subhan dan Suhawi bersama-sama Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), Onggo Wijaya, diduga memberi hadiah atau janji kepada Mustofa.

Mustofa diduga menerima suap sebesar Rp2,75 miliar terkait pengurusan IPPR dan IMB pada Juni 2015. Rinciannya dari Tower Bersama Group sebesar Rp2,2 miliar dan dari PT Protelindo sebesar Rp550 juta.

"Setelah fee diterima, IPPR dan IMB diterbitkan," ujar Febri.

(Baca juga: KPK Peringatkan Eks Wakil Bupati Malang)

Demi kepentingan penyidikan, Nabiel, Subhan, dan Suhawi telah dicegah berpergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Surat pencegahan telah dikirimkan KPK kepada Direktorat Imigrasi Kemenkumham sejak 8 Oktober 2018.

Atas perbuatannya itu, ketiga tersangka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sebelumnya lebih dulu menetapkan Mustofa sebagai tersangka dalam dua sangkaan, yakni dugaan suap terkait izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015 dan gratifikasi.

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto, Zainal Abidin; Permit and Regulatory Division Head PT Tower Besama Group, Ockyanto; dan Direktur Operasi PT Protelindo, Onggo Wijaya sebagai tersangka. 

(Baca juga: Mobil dan Jet Ski Milik Bupati Mojokerto Disita)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id