1 Saksi Kasus Korupsi CPO Kembali Diperiksa Kejagung

Jakarta: Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa penasihat kebijakan atau analisis pada Independent Research & Advisory Indonesia, LCW alias WH, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, termasuk minyak goreng, periode Januari 2021-Maret 2022. Pemeriksaan ini melanjutkan yang belum selesai pada Selasa, 10 Mei 2022.
 
Penyidik Jampidsus juga memeriksa Direktur PT Wahana Tirtasari berinisial BKJ sebagai saksi. "Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, melalui keterangan tertulis, Rabu, 11 Mei 2022.
 
Kedua saksi itu, kata Ketut, dimintai keterangannya untuk empat tersangka yang salah satunya merupakan anak buah Menteri Perdagangan Muhammad Lufti, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Pedagangan Indrasari Wisnu Wardhana.
Kejagung juga memeriksa tiga saksi lain dari unsur swasta. Mereka adalah Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA selaku, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.
 
Dugaan korupsi terkait pemberian fasilitas ekpsor CPO yang ditangani Kejagung bermula dari fenomena langka dan naiknya harga minyak goreng di pasaran. Penyidik menduga ada permufakatan atas terbitnya perizinan ekspor CPO oleh Kemendag ke tiga perusahaan yang pengurusnya dijadikan tersangka.
 
Padahal, ketiga perusahaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat melakukan kegiatan ekspor. Sebab, tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).
 
Kejagung menjerat para tersangka dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Penyidik JAM-Pidsus meyakini perkara tersebut telah merugikan perekonomian negara.