Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

Bupati PPU Diduga Menikmati Duit Suap dari Banyak Sumber

Candra Yuri Nuralam • 12 Mei 2022 09:29
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka sekaligus Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud pada Rabu, 11 Mei 202. Gafur diminta memberikan informasi terkait dugaan pihak-pihak yang memberikan uang suap untuknya.
 
"Tim penyidik masih melakukan pendalaman dari keterangan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas'ud) antara lain terkait dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai sumber serta dikonfirmasi lebih lanjut peruntukkan dan aliran uang tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Mei 2022.
 
Ali mengatakan pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas Gafur. Dia enggan memerinci lebih lanjut pemberi uang itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka ialah, pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Baca: KPK Tegaskan Pemeriksaan Andi Arief Terkait Musda Demokrat di Kaltim
 
Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif