NEWSTICKER
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Foto: Medcom.id/Ilham Wibobo
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Foto: Medcom.id/Ilham Wibobo

Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan KPK

Nasional Kasus Suap
Antara • 14 Februari 2020 10:58
Jakarta: Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zulkifli dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.
 
Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.05 WIB. Ini pemanggilan ketiga bagi Zulkifli setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik.
 
Zulkifli menolak berkomentar soal pemeriksaannya. Dia hanya melambaikan tangan kepada awak media dan buru-buru masuk ke lobi KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK sebelumnya menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.
 
Zulkifli Hasan Penuhi Panggilan KPK
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
 
Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.
 
Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
 
PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
 
Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.
 

 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif