Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Antara/Idhad Zakaria.
Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Antara/Idhad Zakaria.

Ba'asyir Minta Hak Asimilasi ke Jokowi Akibat Korona

Nasional tahanan napi Virus Korona kemenkumham
Candra Yuri Nuralam • 07 April 2020 08:25
Jakarta: Narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir meminta hak asimilasi di tengah wabah virus korona (covid-19). Ba'asyir diklaim memenuhi seluruh syarat asimilasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020.
 
"Makanya dengan situasi seperti sekarang ini kita ingin mengambil kesempatan itu untuk bisa kita gunakan supaya beliau bisa diberikan hak asimilasinya," kata anak Ba'asyir, Abdul Rahim, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 6 April 2020.
 
Pihak Ba'asyir sudah menyurati Presiden Joko Widodo serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Umur Ba'asyir juga dinilai sudah cukup untuk mendapatkan hak asimilasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Umur beliau yang sudah 81 tahun, dan kondisi pelayanan kesehatan di penjara juga tidak bisa standar, jadi beliau sangat rentan, sangat rawan tertular (covid-19)," ujar Abdul.
 
Abdul berharap pemerintah mau menerima permintaan hak asimilasi dari Ba'asyir. Pembebasan ini disebut atas dasar kemanusiaan di tengah wabah virus korona.
 
"Kita minta pada pemerintah untuk memiliki kebijaksanan, dan melihat sisi kemanusiannya pada beliau (agar) bisa mendapat perlidungan lebih baik, dan bisa berkumpul dengan keluarga," tutur Abdul.
 
Baca: Yasonna Sebut Pembebasan Napi Tak Tabrak PP 99 Tahun 2012
 
Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, narapidana umum dan anak yang mendapatkan hak asimilasi dengan ketentuan:
 
1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
2. Anak yang masa pidananya jatuh sampai 31 Desember 2020,
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing,
4. Asimilasi dilaksanakan di rumah,
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.
 
Sementara itu, pembebasan melalui hak integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) dengan ketentuan:
 
1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana,
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana,
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsider dan bukan warga negara asing,
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan,
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif