Indriyanto Seno Adji (depan). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara
Indriyanto Seno Adji (depan). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Pengangkatan 21 Penyidik Baru Buat KPK Tak Sehat

Nasional kpk
Juven Martua Sitompul • 09 Mei 2019 20:09
Jakarta: Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji menilai pengangkatan 21 penyidik baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memicu persoalan baru di internal. Proses pengangkatan puluhan penyelidik menjadi penyidik KPK itu dinilai tak sesuai prosedur.
 
Mantan Komisioner KPK ini juga menyebut proses pengangkatan penyidik seharusnya berbasis regulasi perundangan KPK dan melalui seleksi ketat. Dua hal ini sangat penting karena bidang penindakan adalah front gate kekuatan penindakan hukum KPK.
 
"Agar polemik ini tidak berlarut panjang, pimpinan KPK harus cepat bersikap untuk menyelesaikan masalah ini," kata Indriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 9 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Indriyanto, pengangkatan penyidik tanpa proses dan mekanisme formal dikhawatirkan akan menciptakan stigmanisasi penegakan hukum korupsi oleh KPK, khususnya kapabilitas penyidik dan dampaknya menimbulkan dikotomi, stigma disharmonisasi dan diskriminasi di antara internal kedeputian penindakan.
 
KPK melantik 21 penyidik terpilih. Para penyidik itu dilantik usai dinyatakan lolos dari proses seleksi yang telah dilakukan KPL sejak 11 Maret. KPK menyatakan para penyidik itu telah lolos seleksi dan pelatihan materi yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Antikorupsi selama sebulan.
 
(Baca: Ketua KPK Klaim Kisruh Internal Sudah Tuntas)
 
Pembekalan materi disampaikan oleh sejumlah sumber baik dari internal KPK ataupun eksternal seperti Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK). Materi pelatihan yang diajarkan di antaranya hukum dan tindak pidana korupsi, audit investigasi forensik, kemampuan investigasi, pelatihan di lapangan, e-learning, simulasi dan praktik, serta pelacakan aset.
 
Indriyanto menyatakan pimpinan KPK telah memiliki jalur dan basis regulasi peraturan komisioner yang sudah jelas tentang tatacara prosedur pengangkatan penyidik, dan itu seharusnya tidak boleh dilanggar. Bahkan, secara historis dan filosofi UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan dalam berpartisipasi membangun manajemen penegak hukum di kelembagaan KPK.
 
"Bahwa kemudian ada polemik penyidik Internal dari pegawai tetap KPK adalah suatu dinamika, jangan dianggap sepele, karena dinamika yang ada ini seharusnya tidak boleh menimbulkan disharmonisasi," katanya.
 
Indriyanto khawatir terjadi hubungan yang tidak harmonis di antara penyidik, sehingga berdampak pada penegakan hukum pemberantasan korupsi. Untuk itu, KPK harus patuh pada regulasi UU KPK dan perangkatnya.
 
"Juga bagaimana kebijakan tegas Pimpinan KPK menyikapi polemik ini, sepanjang kebijakan ini tidak dilakukan penyimpangan dan pengabaian garis-garis regulasi KPK yang ada," pungkasnya.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif