Ditjen Imigrasi Kemenkumham bersama lima lembaga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait upaya mencegah penyiksaan di rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Ditjen Imigrasi Kemenkumham bersama lima lembaga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait upaya mencegah penyiksaan di rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Ditjen Imigrasi dan 5 Lembaga Teken Kerja Sama Cegah Penyiksaan

Nasional dirjen imigrasi
Fachri Audhia Hafiez • 30 April 2019 14:24
Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama lima lembaga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Kelima lembaga diantaranya, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
 
Perjanjian kerjasama sebagai upaya pengawasan, pencegahan, penyiksaan dan perlakuan penghukuman lain yang kejam. Kemudian tidak manusiawi, atau merendahkan martabat terhadap setiap orang yang berada di tempat-tempat terjadinya pencabutan kebebasan di rumah dan ruang detensi imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
 
"Kelima lembaga negara yang sepakat untuk mengembangkan mekanisme nasional pencegahan penyiksaan tersebut menjadikan penandatanganan PKS ini sebagai simbol kolaborasi strategis dengan Ditjen Imigrasi," kata Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sandra mengatakan, kolaborasi ini merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman lima lembaga negara dengan Kemenkumham. Nota kesepahaman ini mengenai pengawasan pencegahan penyiksaan di lingkungan Kemenkumham yang ditandatangani 27 April 2016.
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronnie F Sompie mengatakan, pihaknya didukung kelima lembaga akan melakukan pengawasan terhadap pelayanan teknis yang menjalankan keimigrasian. Seperti pengawasan di ruang detensi imigrasi yang akan mengedepankan prinsip kemanusiaan dan menjunjung tinggi HAM.
 
"Keppres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan fungsi kita berharap agar rumah detensi kembali ke fungsinya karena kalau tersangka pelaku kejahatan yang dalam proses pro justitia, kita titipkan di rumah tahanan," ujar Ronnie.
 
Mantan Kapolda Bali ini tak menampik minimnya rumah detensi di Indonesia. Dari 34 provinsi, Ditjen Imigrasi hanya memiliki 13 rumah detensi. Sementara, sebanyak 327 orang asing yang bermasalah dengan permasalahan hukum keimigrasian berada di dalam rumah detensi imigrasi serta ruang detensi di setiap kantor imigrasi.
 
"Memang belum setiap provinsi ada dan 125 ruang detensi imigrasi yang melekat di setiap kantor imigrasi di seluruh Indonesia," ujar Ronnie.
 
PKS ini ditandatangani oleh Sandra selaku perwakilan Komnas HAM, kemudian Komnas Perempuan Yuniati Chuzaifah, KPAI Putu Elvina, Ombudsman RI Ninik Rahayu, LPSK Maneger Nasution dan Ronnie F Sompie dari Ditjen Imigrasi. Kelimanya berkomitmen melakukan pemantauan di rumah detensi imigrasi dan ruang detensi imigrasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Imigrasi.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif