Anggota Ombudsman Ninik Rahayu (kedua kanan) berbincang dengan Ketua Bidang Pengawasan MA Syariffudin (kedua kiri) Kepala Badan Pengawas MA Sunarto (kanan) dan anggota KY Farid Wajdi (kiri) di Jakarta, Rabu (27/4). ANTARA FOTO/Teresia May.
Anggota Ombudsman Ninik Rahayu (kedua kanan) berbincang dengan Ketua Bidang Pengawasan MA Syariffudin (kedua kiri) Kepala Badan Pengawas MA Sunarto (kanan) dan anggota KY Farid Wajdi (kiri) di Jakarta, Rabu (27/4). ANTARA FOTO/Teresia May.

Ombudsman: Rasa Keadilan dalam Peradilan Jauh dari Harapan

Nasional pengadilan
Achmad Zulfikar Fazli • 27 April 2016 18:36
medcom.id, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia menilai rasa keadilan yang diberikan lembaga peradilan masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pengaduan masyarakat terhadap lembaga peradilan kepada Ombudsman.
 
"Sejak 2014 sampai 2016, harapan kepada (MA) itu nampaknya masih jauh. Ini mendeskripsikan jauhnya rasa keadilan yang didapatkan masyarakat bisa kami tunjukan dari data pengaduan masyarakat," kata Pimpinan Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam dialog terbuka Ombudsman RI mengenai perbaikan pelayanan administrasi peradilan, di Kantor Ombudsman RI, Jalan H. R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
 
Ninik menjelaskan, laporan pengaduan setiap tahunnya terhadap lembaga peradilan masih terus terjadi. Pada tahun 2014, Ombudsman menerima sebesar 6.678 laporan pengaduan dan 256 laporan terkait lembaga peradilan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi 6.859 laporan pengaduan dan 262 laporan terkait lembaga peradilan pada tahun 2015. Sedangkan, hingga 31 Maret 2016 ini Ombudsman telah menerima 2.195 laporan pengaduan dan 105 laporan terkait lembaga peradilan.
 
"Per bulan rata-rata 623 (total laporan pengaduan)," tambah Ninik.
 
Sistem pelaporan yang dilakukan, kata dia, sebagian besar datang langsung ke Ombudsman. Pelaporan ini pun dilakukan secara langsung oleh pihak yang berperkara di pengadilan.
 
"Orang yang merasa dirugikan, datang langsung. Korban langsung perorangan, (diwakilkan) kuasa 10 persen, selanjutnya LSM," jelas Ninik.
 
Kasus dari laporan pengaduan ini sebagian besar lantaran adanya maladmimistrasi yang terjadi di pengadilan negeri, Mahkamah Agung, pengadilan agama, dan pengadilan tinggi.
 
"Kalau diliat per tahunnya, ada konsistensi dari tahun ke tahun bahwa yang terbanyak maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat itu di pengadilan negeri," kata Ninik.
 
Ninik mengatakan, masyarakat paling banyak mengeluhkan lambatnya pelaksanaan eksekusi putusan. Penyimpangan prosedur, serta tidak kompeten hakim dalam melaksanakan kinerja di sistem peradilan juga menjadi keluhan masyakat.
 
Laporan pengaduan ini tersebesar di beberapa daerah. Terbanyak terjadi di DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sumatra Utara.
 
"Sebaran maladministrasi di masing-masing institusi terlapor, sama seperti yang tadi, terbanyak di pengadilan negeri dan di pengadilan negeri kasus yang terbanyak itu masih terkait dengan penundaan berlarut. Bahkan, kasus-kasus yang sudah dilaporkan kemudian tidak ditindaklanjuti oleh pihak pengadilan negeri," kata dia.
 
Ketua Kamar Pengawasan MA Syarifuddin mengaku sampai saat ini masih banyak laporan pengaduan dari masyarakat. Laporan pengaduan ini, kata dia, bukan hanya melalui Ombudsman tapi juga melalui Komisi Yudisial dan Badan Pengawas MA.
 
"Ini menjadi PR karena bukan semangat kita menemukan banyak pengaduan tapi menyelesaikan. MA dan badan peradilan ini mengadili perkara. Artinya, perkara itu ada menang kalah. Nah, kalau diliat pengaduan, hampir semua orang yang kalah perkara itu ngadu," kata Syarifuddin.
 

(OGI)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif