Bupati Halmahera Timur Diperiksa KPK

Juven Martua Sitompul 09 Agustus 2018 12:26 WIB
kasus suap
Bupati Halmahera Timur Diperiksa KPK
KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diusut terkait kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.

"Rudi Erawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YP (PNS Kementerian Keuangan Yaya Purnomo)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.

Penyidik juga memeriksa tiga saksi lain. Mereka adalah Kepala Bapelitbang Ida Bagus Wiratmaja, Staf Khusus Bidang Pembangunan dan Ekonomi Pemkab Tabanan I Dewa Nyoman Wiratmaja, dan PNS Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba.


Ida Bagus diusut sebagai saksi untuk tersangka YP. I Dewa Nyoman dan Natan Pasomba menjadi saksi untuk tersangka anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono (AMN).

KPK sudah menetapkan empat tersangka ‎kasus ini. Mereka adalah Amin Santono, Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Ahmad Ghiast diduga telah menyuap Amin Santono ‎sebesar Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp1,7 miliar.

Uang Rp500 juta diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer uang Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Baca: Wabendum PPP Diduga Kecipratan Uang Suap Dana Perimbangan

‎Sementara itu, Yaya Purnomo berperan membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang. Proyek ada di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sumedang serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Atas perbuatannya, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Ghiast selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id