Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan. Foto: Theofilus Ifan Sucipto/Medcom.id

Sertifikat Tanah Bos Hanson International Kembali Diblokir

Nasional Jiwasraya
Theofilus Ifan Sucipto • 21 Januari 2020 08:46
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memblokir sertifikat tanah milik Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro. Pembekuan dilakukan untuk mencegah perpindahan nama pada sertifikat tanah.
 
"Ada tambahan. Masih dipilah-pilah karena cukup banyak," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan,Senin, 20 Januari 2020.
 
Hari belum bisa membeberkan jumlah dan luas tanah yang diblokir. Yang pasti, kata dia, pemblokiran itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jangan sampai sertifikat tanah dialihkan ke pihak lain. Jadi diblokir dulu," ujar Hari.
 
Kejagung sebelumnya memblokir 156 sertifikat tanah milik Benny yang tersebar di Lebak dan Tangerang, Banten. Sebanyak 84 tanah berada di Lebak dan 72 tanah di Tangerang.
 
Penyidik juga melakukan memblokir rekening efek dan kustodian (pemberi jasa penitipan efek dan harta lain) milik masing-masing tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Kuat dugaan rekening itu berkaitan dengan aliran uang haram dari skandal rasuah di perusahaan pelat merah tersebut.
 
Kejagung menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Mereka ialah eks Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan, eks Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Benny.
 
Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif