Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.
Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka dan terdakwa kasus UU ITE, Baiq Nuril, menemui Menkumham Yasonna Laoly. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

UU Darurat Tak Membatasi Jenis Pidana Penerima Amnesti

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 10 Juli 2019 16:34
Jakarta: Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 19544 tidak membatasi jenis pidana yang diberikan amnesti. Selama ini, amnesti biasanya diberikan kepada kasus kejahatan politik.
 
"Amnesti ini selama ini merupakan instrumen konstitusional yang dimiliki oleh presiden untuk memberikan pengampunan tapi terkait kejahatan politik, keamanan negera, dan lain sebagainya," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2019.
 
Menurut dia, pemberian amnesti untuk kepada mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun sah-sah saja. Baiq tersandung kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Prosedurnya tentu Baiq Nuril atau kuasa hukumnya akan mengajukan ke Presiden (Joko Widodo) dan Presiden sebelum mengeluarkan putusan akan minta pertimbangan DPR berdasarkan Pasal 14 ayat 2 UUD 1945," ujar Arsul.
 
Arsul menegaskan DPR dalam posisi mendukung pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Ia berharap keadilan restoratif diberikan. Amnesti menjadi jalan terakhir di saat peninjauan kembali (PK) ditolak Mahkamah Agung (MA).
 
"Iya dong, posisi DPR itu menunggu, tidak bisa DPR menulis surat pada Presiden memberikan pertimbangan sementara Presidennya belum minta pertimbangan," ungkap Arsul.
 
Baca: Pemberian Amnesti Baiq Nuril Diprediksi Berjalan Mulus
 
Sebelumnya, MA menolak permohonan PK Baiq Nuril. Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; dan Jaksa Agung M Prasetyo terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif