Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Nurdin Basirun Palak OPD buat Keperluan Idulfitri

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 08 Januari 2020 15:58
Jakarta: Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Nyi Osih mengaku diminta mengumpulkan uang buat keperluan open house eks Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Pengumpulan uang jelang Idulfitri 2017 dan 2018.
 
"Waktu Idulfitri 2017, pertama kali saya ada di sekretariat gubernur. Waktu mau Lebaran itu ada yang beritahu saya kalau Lebaran itu biasanya ada sumbangan dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk anak yatim yang akan dibagikan saat open house," beber Osih saat bersaksi buat terdakwa Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2020.
 
Osih mengaku uang dikumpulkan dalam pecahan Rp20 ribu yang disimpan dalam amplop bergambar Nurdin. Pengumpulan uang dari sejumlah OPD mencapai Rp35 juta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia membantah pengumpulan uang bagian honorium. Fulus dikumpulkan tanpa kuitansi.
 
Osih menyebut pengumpulan juga dilakukan pada 2018, namun tanpa sepengetahuannya. Uang disimpan dalam amplop oleh stafnya. Uang terkumpul Rp8 juta dan dimasukkan dalam 400 amplop.
 
"Kemudian ada bantuan lagi dari Pak Kadis Lingkungan Hidup Rp4 juta, tapi itu belum diamplopkan. Saya lapor ke Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur, 'Yang Rp4 juta itu dikembalikan saja.' Karena Bapak (Nurdin) bilangnya, pakai uang sendiri," ujar Osih.
 
Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap buat memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif