Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Istimewa

Menko Polhukam Anggap Pencabutan Pedoman Pemeriksaan Jaksa Tepat

Nasional kasus korupsi kejaksaan agung Djoko Tjandra
Anggi Tondi Martaon • 12 Agustus 2020 08:45
Jakarta: Kejaksaan Agung mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Langkah tersebut diapresiasi karena dapat memancing kecurigaan publik.
 
"Hal itu juga bisa menghilangkan kecurigaan publik bahwa Kejaksaan Agung ingin membuat barikade untuk melindungi dirinya," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat dikutip dari akun Twitternya @mohmahfudmd, Rabu, 12 Agustus 2020.
 
Pencabutan pedoman itu juga dianggap sebagai bentuk proporsionalitas Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa bisa menempatkan posisinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi Jaksa Pinangki yang diduga terlibat dalam pelarian terpidana korupsi Djoko Soegiarto Candra.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Norma Pedoman Jaksa Dinilai Tidak Tepat
 
Mahfud MD meminta polemik pedoman pemeriksaan hingga penahanan jaksa tersebut disudahi. Masyarakat diminta mendukung Kejaksaan Agung dan Polri mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam pelarian terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra sesuai kewenangan masing-masing.
 
"Dengan demikian upaya penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi bisa dilakukan lebih akuntabel," ujar dia.
 
Baca: Pedoman Pemeriksaan Jaksa Dicabut
 
Jaksa Agung ST Burhanuddin mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020. Langkah itu diambil lantaran aturan ini berpotensi menimbulkan disharmoni antarbidang tugas apabila diterbitkan saat ini.
 
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menyebut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 belum secara resmi dikeluarkan Biro Hukum Kejaksaan Agung. Namun, pedoman itu telah beredar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp.
 
"Beredarnya pedoman tersebut melalui WhatsApp diduga dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu akan dilakukan penelusuran terhadap siapa yang menyebarkannya," ujar Hari Setiyono di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif