Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Vonis Ringan Dinilai Bukan Ukuran Buruknya Kinerja KPK

Nasional kpk OTT KPK
Medcom • 30 Mei 2020 00:59
Jakarta: Vonis ringan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa dinilai bukan ukuran buruknya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis hakim memiliki independensi dalam memutuskan suatu perkara.
 
"Kurang tepat bila kemudian vonis hakim terhadap Saeful Bahri (penyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan) turut dipandang mencerminkan bobroknya kinerja Komisi Anti rasuah (KPK) dalam aspek penuntutan," kata Presidium Front Anti Korupsi Ma'ruf Asni dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.
 
Ma'ruf menegaskan majelis hakim tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. Termasuk jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Satu hal yang mesti dimengerti dan dipahami adalah kekuasaan kehakiman memiliki independensi yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, entah itu individu dan atau kelompok, termasuk cabang kekuasaan tertentu," tegas dia.
 
Baca: Penyuap Wahyu Setiawan Divonis 20 Bulan Penjara
 
Menurut dia, tuntutan yang diberikan jaksa KPK kepada Saeful Bahri sudah relatif tinggi. Namun, hakim punya penilaian dalam membedah suatu perkara korupsi. Penilaian hakim tersebut harus diterima sebagai konsekuensi.
 
"Dengan kata lain vonis hakim yang lebih ringan dari penuntut merupakan manifestasi dari independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dijamin UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan merdeka," ucap Asni.
 
Ma'ruf mengatakan putusan hakim terhadap suatu perkara harus dihargai dan ditaati. Putusan hakim juga menjadi hal prinsipiil yang mesti dipegang teguh oleh seluruh kalangan, termasuk masyarakat sipil.
 
Menurut dia, keliru bila putusan hakim dipaksakan mengikuti jumlah dukungan atau salah satu di antara yang berperkara. Karena bisa mencoreng muruah kehakiman serta mencederai keadilan.
 
"Waktunya bagi kita serta seluruh elemen bangsa bersinergi demi terjaganya soliditas dan tetap bersabar menerima berbagai macam komentar miring atas putusan hakim tindak pidana korupsi Jakarta yang menjatuhi vonis satu tahun delapan bulan penjara terhadap Saeful Bahri dalam kasus suap kepada Wahyu Setiawan saat menjabat anggota KPU," ujar dia.
 
Ma'ruf menegaskan terlampau prematur jika berkesimpulan vonis rendah terhadap pelaku kejahatan korupsi merefleksikan lemahnya kinerja penuntutan. Kesimpulan itu, lanjut dia, menunjukkan bila paradigma menghukum seberat-beratnya masih dominan dalam agenda antirasuah.
 
"Inilah yang mesti diubah. Sebab ada tidaknya efek jera pelaku korupsi, parameternya bukan seberapa berat hukuman yang diterima," tegas dia.
 
Ma'ruf menjelaskan persoalan korupsi bukan perkara simplistik yang dapat dipersonifikasi. Dia mengatakan korupsi merupakan persoalan struktural. "Oleh karenanya agenda antikorupsi harus dipahami secara menyeluruh dan substantif, tidak parsial," kata dia.
 
Baca: ICW: KPK Memasuki Era New Normal
 
Menurut dia, masih banyak pekerjaan antikorupsi yang menanti. Hal itu menjadi tantangan yang semakin berat. KPK sebagai salah satu warisan reformasi yang relatif lebih baik harus bersama-sama didorong ke arah yang jauh lebih progresif agar tidak hanya terjebak dalam kerja-kerja penindakan semata, melainkan bersinergi dengan aspek pencegahan.
 
Dia menekankan soliditas adalah kunci bagi agenda antikorupsi. Dia meminta semua pihak agar tidak mempertebal prasangka buruk atau menebar fitnah yang dapat berdampak buruk bagi kerja-kerja antikorupsi.
 
"Bila kita terjebak dengan persoalan vonis ringan yang senyatanya bukan hal baru, sebagaimana dalam kasus Imam Nahrawi yang diputus satu tahun penjara atau Sofyan Basyir dan Safruddin Arsyad Temenggung yang diputus bebas oleh hakim, justru itu menunjukkan kegagapan dalam memahami kerja-kerja antikorupsi yang lebih substansial," kata dia.
 
Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya mengkritisi vonis ringan yang diberikan kepada Saeful. Vonis ringan itu dinilai akibat dari lemahnya KPK dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa penyuap Wahyu Setiawan itu.
 
Saeful telah dijatuhi vonis selama 20 bulan penjara. Sedangkan, jaksa penuntut umum (JPU) KPK 'cuma' menuntut Saeful dua tahun enam bulan penjara. Padahal tuntutan maksimal untuk terdakwa pelaku suap yakni lima tahun penjara.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif