NEWSTICKER
Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Ahli Hukum: Aborsi Ilegal Bukan Pembunuhan Berencana

Nasional aborsi ilegal
Anggi Tondi Martaon • 20 Februari 2020 18:59
Jakarta: Ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar Bondan menegaskan aborsi ilegal tidak masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Pasalnya, kejahatan ini sudah tercantum dalam Undang Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 
"Tak bisa (dikenakan pasal pembunuhan berencana). Ada pasal khusus mengenai aborsi," kata Ganjar kepada Medcom.id, Kamis, 20 Februari 2020.
 
Persyaratan aborsi diatur Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Aborsi dapat dilakukan bila kehamilan belum enam minggu, ada persetujuan ibu hamil dan izin suami, serta dengan tenaga terampil dan fasilitas memadai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sanksi bagi pelaku aborsi ilegal diatur Pasal 194. Aturan ini yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar."
 
Sementara itu, pembunuhan berencana diatur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pasal itu bertuliskan, "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun."
 
Ganjar menerangkan unsur rencana memang ada dalam aborsi ilegal. Namun, tindakan tersebut tetap tidak bisa dipaksakan sebagai kategori pembunuhan rencana.
 
"Di seluruh dunia ini tidak ada aborsi dijerat dengan pembunuhan berencana," ungkap dia.
 
Selain itu, Ganjar menjelaskan pasal pembunuhan berencana hanya berlaku terhadap pembunuhan manusia. Janin dianggap belum bisa menjadi subjek dalam pembunuhan berencana.
 
"Janin belum hidup, janin itu belum menjadi manusia," ungkap dia.
 
Janin, kata dia, tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Bakal bayi baru bisa menjadi subjek hukum jika mengandung unsur kepentingan yang menghendaki.
 
"Kepentinganya apa? Saat menjadi janin, bapaknya meninggal kemudian dia menjadi ahli waris. Meski dia belum menjadi manusia tapi haknya sudah ada. Kalau masih janin dalam konteks pembunuhan enggak masuk," ujar dia.
 
Ahli Hukum: Aborsi Ilegal Bukan Pembunuhan Berencana
Kondisi klinik abosi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Februari 2020. Foto: Medcom.id/Yurike Budiman
 
Subdirektorat Sumber Daya Lingkungan (Subdit Sumdaling) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya membongkar praktik klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2020. Klinik itu beroperasi sejak 2018.
 
Sebanyak 1.632 orang mendaftar untuk aborsi. Dari penggrebekan ini, tiga pelaku ditangkap. Warga sekitar tidak mengetahui rumah tua itu dijadikan tempat untuk praktik aborsi.
 
Anggota Komisi III Ichsan Soelistyo menyebut dokter yang terbukti menyediakan jasa aborsi ilegal bisa dijerat pasal pembunuhan berencana. Dokter itu bisa diancam hukuman mati.
 
"Kalau dokter itu pasti harus dikenakan itu (pembunuhan berencana). Wong dia punya tempat, punya keahlian, punya alat. Sumpahnya saja dia langgar," kata Ichsan.
 
Sementara itu, pasien aborsi tidak bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Pasalnya, tindakan itu dinilai terjadi lantaran ada faktor lain seperti tekanan akibat hamil di luar nikah.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif