Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Kerugian Jiwasraya Capai Rp17 Triliun

Nasional Jiwasraya
Kautsar Widya Prabowo • 14 Februari 2020 15:41
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara akibat kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terus bertambah. Angka kerugian ditaksir melebihi perkiraan awal Rp 13,7 triliun.
 
"Pekiraan Rp17 triliun," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah, di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Februari 2020.
 
Febrie menuturkan BPK dan penyidik Kejaksaan Agung masih mengaudit kerugian negara Jiwasraya dari 2008- 2018. Dia tak menutup kemungkinan kerugian masih bisa bertambah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita nanti tunggu real terakhirnya, ini akan terus dilakukan penghitungan," kata dia.
 
Febrie belum mau menjelaskan detail penyebab meningkatnya kerugian Jiwasraya. Korps Adhyaksa menyerahkan proses penghitungan kerugian kepada BPK.
 
Kerugian Jiwasraya Capai Rp17 Triliun
Ilustrasi Jiwasraya. Foto: MI/Ramdani
 
Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni, Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.
 
Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.
 
Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif