Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan kepada media di Balai Kota Jakarta, Jumat, 10 April 2020. Foto: Istimewa
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan kepada media di Balai Kota Jakarta, Jumat, 10 April 2020. Foto: Istimewa

Anies Dipanggil KPK Terkait Kasus Tanah dalam 2 Pekan Ini

Nasional KPK DKI Jakarta kasus tanah Kasus Suap kasus korupsi Pertanahan
Candra Yuri Nuralam • 26 Juli 2021 12:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dalam kasus dugaan rasuah pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Pemanggilan Anies paling cepat dilakukan pekan ini.
 
"Beri waktu KPK untuk bekerja, pada saatnya KPK akan menyampaikan kepada publik secepatnya, mungkin minggu ini atau minggu depan," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada Medcom.id, Senin, 26 Juli 2021.
 
Firli tidak memerinci waktu pasti pemanggilan Anies. Namun, dia mengatakan keterangan Anies diperlukan untuk mendalami dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI itu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua sangat bergantung pada proses yang berlangsung, tapi KPK terus melakukan yang terbaik," ujar Firli.
 
Baca: Masa Penahanan Eks Dirut Sarana Jaya Diperpanjang Sebulan
 
Firli meminta masyarakat bersabar. Lembaga Antikorupsi butuh waktu untuk mengurut tiap temuan bukti dan keterangan saksi dalam kasus ini.
 
"KPK memahami keinginan dan harapan masyarakat agar ada penuntasan perkara-perkara korupsi sampai ke akar-akarnya, termasuk kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," tegas Firli.
 
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo Tomy Ardian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. PT Adonara Propertindo menjadi tersangka korporasi.
 
Kasus ini bermula ketika Perumda Sarana Jaya diberikan proyek mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan bank tanah. Perumda Sarana Jaya memilih PT Adonara Propertindo sebagai rekanan untuk mencarikan lahan itu.
 
Setelah kesepakatan rekanan, Yoory dan Anja menyetujui pembelian tanah di Jakarta Timur pada 8 April 2019. Usai kesepakatan, Perumda Sarana Jaya menyetorkan pembayaran tanah 50 persen atau sekitar Rp108,8 miliar ke rekening Anja melalui Bank DKI.
 
Setelah pembayaran pertama, Yoory mengusahakan Perumda Sarana Jaya mengirimkan uang Rp43,5 miliar kepada Anja. Duit itu sisa pembayaran tanah yang disetujui kedua belah pihak.
 
Dari pembelian itu, KPK mendeteksi adanya empat keganjilan yang mengarah ke dugaan korupsi. Pertama, pembelian tanah tidak disertai kajian kelayakan objek. Kedua, pembelian tanah tidak dilengkapi dengan kajian appraisal dan tanpa didukung kelengkapan persyaratan. 
 
Lalu, pembelian tanah tidak sesuai dengan prosedur dan dokumen pembelian tidak disusun dengan tanggal mundur. Terakhir, ada kesepakatan harga awal antara Anja dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi.
 
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif