Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia H
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia H

KPK Dalami Semua Pengajuan Proposal KONI

Nasional kpk kasus suap
Juven Martua Sitompul • 12 Februari 2019 05:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan kasus dugaan suap dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
 
Semua pengajuan proposal KONI kepada Kementerian yang dipimpin Imam Nahrawi itu tengah ditelaah penyidik. Penyidik KPK pun memeriksa tiga saksi dari pihak Kemenpora. Mereka yang diperiksa yaitu Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenpora, Pangestu Adi W, Kabid Asdep Pembibitan/Tim Verifikasi Kemenpora Bambang Siswanto, dan Sekretaris Tim Verifikasi Cucu Sundara.
 
"Penyidik mendalami peran para saksi dalam melakukan verifikasi terhadap proposal-proposal yang masuk dari KONI ke Kemenpora," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 11 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya lima pejabat Kemenpora dan KONI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka itu ialah Deputi IV Prestasi Olahraga Kementerian Olahraga (Kemenpora) Mulyana, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adi Purnomo, dan Staf Kementerian Pemuda Olahraga Eko Triyanto.
 
Adi dan Eko diduga menerima uang suap Rp318 juta dari Ending dan Jhony. Sedangkan Mulyana menerima uang dalam beberapa tahap.
 
Pada Juni 2018 Mulyana menerima satu unit mobil Toyota Fortuner. Uang Rp300 juta diterima pada tahap kedua. Pada September 2018, dia menerima satu unit Samsung Galaxy Note 9. Suap itu diberikan agar dana hibah segera direalisasikan.
 
Ending dan Jhony selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan Mulyana, Adhi Purnomo, dan Eko selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif