Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Polri Diminta Telusuri Motif Aliran Dana Lintas Negara ke FPI

Nasional terorisme polri fpi
Wandi Yusuf • 25 Januari 2021 22:43
Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi lintas negara di rekening milik orang-orang terafiliasi organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Polri diminta mengungkap motif aliran dana tersebut. 
 
Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut pengungkapan motif perlu dilakukan. Sebab, pendanaan terkait gerakan radikal, ekstrem, dan terorisme selalu jadi persoalan di Indonesia.
 
"Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat. Karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia," kata Islah kepada wartawan, Senin, 25 Januari 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Rekening Terafiliasi FPI yang Dibekukan Berpotensi Bertambah
 
Menurut dia, kelompok terorisme menggunakan berbagai jalur untuk mengalirkan dana. Termasuk, jalur nondigital. Islah mencontohkan temuan kotak amal yand diduga digunakan mendanai kegiatan teroris.
 
Selain itu, Islah menyebut beberapa kelompok menggunakan sirkular funding atau pencucian uang. Bentuknya, kata dia, dana dialirkan dari dalam ke luar negeri, diendapkan, lalu kembali lagi ke dalam negeri.
 
Islah memberi contoh aksi Arab Spring yang menghancurkan beberapa negara di Timur Tengah. Menurut dia, ada aliran dana dari luar sebagai bentuk keterlibatan negara barat. Salah satu yang paling menonjol yakni penumbangan Muammar Khadafi di Libya.
 
Khadafi, kata dia, sangat karismatik dan memimpin negara yang makmur. Namun, tetap bisa ditumbangkan dengan dukungan asing.
 
Islah memandang Indonesia berpotensi diterpa masalah serupa. Menurut dia, FPI bisa saja menjadi mesin pendanaan untuk kelompok ekstrem. Sebab, ada indikasi keterlibatan donatur yang memutar uang dari dalam ke luar negeri, lalu dikembalikan ke Indonesia.
 
"Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharusnya Polri dan juga beberapa lembaga penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa melacak itu," tuturnya.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif