Ilustrasi Komisi Yudisial/Antara.
Ilustrasi Komisi Yudisial/Antara.

KY Terima Seribu Lebih Laporan Dugaan Hakim Bandel

Nasional Komisi Yudisial Penegakan Hukum pelanggaran etik
Sri Utami • 10 Juni 2021 18:24
Jakarta: Komisi Yudisial (KY) menerima 1.011 laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim. Jumlah itu merupakan total yang tercatat sejak Januari-Mei 2021.
 
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violeta, menyebut jumlah ini meningkat 25 persen dari jumlah laporan tahun sebelumnya. Tahun lalu laporan hanya berjumlah 600.
 
"Jumlah itu total keseluruhan dan memang jumlah laporan naik 25 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan sebelum pandemi jumlahnya juga lebih sedikit," kata Sukma di Jakarta, Kamis, 10 Juni 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada masa pandemi covid-19, laporan yang disampaikan langsung ke KY jumlahnya juga meningkat. Padahal, kata Sukma, dalam kondisi saat ini sangat dianjurkan untuk tetap mengurangi tatap muka termasuk dalam membuat laporan.
 
"Jadi kami berharap laporan yang disampaikan melalui media online karena eranya sudah 4.0. Pada 2021 ada banyak yang datang ke KY 177 laporan. Pada 2019 bahkan hanya 112 laporan yang datang ke KY," kata dia.
 
Laporan terkait pelanggaran kode etik hakim dapat disampaikan melalui 12 kantor penghubung yang ada di berbagai daerah. KY pun mencatat sebanyak 123 laporan telah diterima namun tidak semua laporan tersebut diregistrasi.
 
"Iya karena kami melakukan proses verifikasi. Mana laporan yang menjadi kewenangan kami dan mana yang bukan. Untuk jenis pelanggaran juga beragam ada yang istrinya sudah meninggal tapi tidak dilaporkan jadi dana tunjangan tetap didapat dan lain-lain," ucapnya.
 
Baca: Seleksi Calon Hakim Agung Memasuki Seleksi Tahap Kualitas
 
Dalam kesempatan yang sama, Sinergitas KY dan Media anggota KY, Amzulian Rifai, menuturkan KY dan Mahkamah Agung (MA) sepakat membentuk tim penghubung. Tim tersebut dibutuhkan agar sinergitas yang baik antara KY dan MA tetap terjaga.
 
"KY sudah menunjuk tiga tim dan tiga hakim agung dari MA untuk penghubung dan akan didukung oleh tim ahli untuk tindak lanjut. Ini penting karena ada hal yang bisa diselesaikan melalui pertemuan. Bukan tidak mungkin ada miskomunikasi tanpa pertemuan KY dan MA," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif