Ilustrasi: Warga melintas mural melawan korupsi di kawasan Kebon Nanas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi: Warga melintas mural melawan korupsi di kawasan Kebon Nanas, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Foto: MI/Ramdani

KPK Selamatkan Rp28,7 Triliun di Semester I 2019

Nasional pencegahan korupsi
Candra Yuri Nuralam • 20 September 2019 13:20
Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengeklaim menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester I 2019. Dana yang diselamatkan paling besar berasal dari hasil intervensi penagihan piutang pajak di Ibu Kota.
 
"Dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp18,5 triliun," kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 20 September 2019.
 
Menurut dia, hutang pajak ini meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak parkir, hingga pajak hiburan serta reklame. Selain itu, dana yang diselamatkan juga didapat dari aset pemerintah daerah serta optimalisasi pajak daerah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Beberapa aset yang diselamatkan antara lain Gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) milik Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta senilai Rp1,8 triliun. Selain itu, ada pula pengambilalihan aset Stadion Barombong kepada Pemprov Sulawesi Selatan senilai Rp2,5 triliun.
 
"Selain itu, aset berupa fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) yang diserahkan perusahaan pemegang SIPPT (surat izin penunjukan penggunaan tanah) kepada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp1,9 triliun dan aset berupa tanah milik PT KAI dan PT Agra Citra Kharisma (ACK) di Kota Medan seluas 35.537 meter persegi senilai Rp500 miliar," jelas dia.
 
Aset daerah berupa tanah dan bangunan pasar di sejumlah pemda juga diamankan. Penyelamatan aset ini dilakukan di Binjai, Sumatra Utara; Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara; Kepulauan Riau; dan Jambi.
 
Febri menyebut penyelamatan keuangan daerah bagian dari upaya KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dia berharap ke depannya kesadaran akan larangan korupsi bisa membuat para pejabat menghindari rasuah.
 
"Jika korupsi belum terjadi, maka upaya pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik perubahan sistem ataupun melalui fungsi trigger mechanism mendorong penertiban aset dan kepatuhan, serta pendidikan antikorupsi," ujar Febri.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif