Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M. Adi Toegarisman. Foto:MI/Bary Fathahilah.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus M. Adi Toegarisman. Foto:MI/Bary Fathahilah.

Alat Bukti Elektronik Kasus Jiwasraya Terus Diselisik

Nasional Jiwasraya
Nur Azizah • 16 Januari 2020 15:03
Jakarta: Kejaksaan Agung masih menelisik alat bukti elektronik terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Pengumpulan alat bukti elektronik juga masih dilakukan dengan cara kloning data digital yang didapat Korps Adhyaksa.
 
"Kami sedang menelusuri alat bukti dari elektronik yang ada. Kita juga mengkloning (data digital) di tempat yang sedang kami lakukan penggeledahan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Adi mengatakan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung tak akan berhenti meski sudah menahan sejumlah tersangka. Pengembangan kasus masih dilakukan. Ia pun membuka peluang menggeledah lokasi lain guna mendukung pembuktian perkara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau ditanya masih ada penggeledahan, saya sampaikan bahwa semua langkah hukum untuk penyelesaian perkara ini akan dilakukan, termasuk penggeledahan suatu tempat," ungkap dia.
 
Kejaksaan Agung telah menahan lima tersangka kasus dugaan PT Asuransi Jiwasraya di tempat terpisah. Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro ditahan di Rutan KPK, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat ditahan Rutan Salemba.
 
Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan ditahan di Rutan Cipinang; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo ditahan di Rutan Salemba; dan mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya ditahan di Rutan Guntur.
 
"Penahanan lima tersangka sampai 20 hari ke depan. Kami terus mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi berkas perkara," kata Adi.
 
Kelima tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif