Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin, Januari 2020. Foto: Medcom.id/Zaenal Arifin
Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, Senin, Januari 2020. Foto: Medcom.id/Zaenal Arifin

Penyelenggara Pemilu Diminta Jaga Sikap

Nasional OTT KPK
Zaenal Arifin • 13 Januari 2020 19:58
Jakarta: Penyelenggara pemilihan umum (pemilu) diminta menjaga sikap. Mereka harus berintegritas dalam menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
 
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan imbauan itu merespons ditangkapnya Wahyu Setiawan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Wahyu tersandung dugaan suap pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR.
 
"Ini peringatan bagi siapa pun agar lebih wawas diri, lebih berhati-hati, lebih menjaga integritasnya," kata Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, KPU akan melayangkan surat edaran kepada KPU di daerah-daerah soal imbauan ini. Selain itu, jelas Arief, KPU bakal menggelar rapat koordinasi (rakor).
 
"Nanti kita bisa beritahu apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan, dilakukan oleh mereka," kata Arief.
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan suap terkait PAW anggota DPR dalam OTT, Rabu, 8 Januari 2020. Lembaga Antirasuah membekuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
 
Perkara bermula dari kursi DPR di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan (Sumsel) I yang diraih calon legislator (caleg) PDI Perjuangan Nazarudin Kiemas. Nazarudin yang meninggal pada Maret 2019 tetap meraih banyak suara pada pemilihan legislatif (pileg) April 2019.
 
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan calon terpilih yang berhalangan tetap bisa digantikan KPU. Kursinya menjadi jatah calon bersuara terbanyak kedua.
 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sempat menggugat uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mengatur masalah ini. Mahkamah Agung (MA) pun menetapkan partai sebagai penentu PAW.
 
Namun, KPU memutuskan caleg PDI Perjuangan Riezky Aprilia menggantikan Nazarudin melenggang ke Senayan. Sebab, Riezky meraih suara terbanyak kedua setelah Nazarudin.
 
Sementara itu, PDI Perjuangan merekomendasikan Harun Masiku menggantikan Nazarudin. Harun diduga menyuap Wahyu demi mendapatkan kursi di DPR.
 
KPK menyita uang Rp400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dalam OTT di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya, Wahyu diduga menerima suap Rp200 juta.
 
Wahyu dan orang kepercayaannya, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Harun dan staf DPP PDI Perjuangan Saeful menjadi tersangka penyuap.
 
Wahyu dan Agustiani disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Harun dan Saeful dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Wahyu, Agustiani, dan Saeful ditahan KPK, sedangkan Harun buron. KPK meminta Harun, yang berada di luar negeri, segera menyerahkan diri.
 

 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif