Ilustrasi/MI
Ilustrasi/MI

Eks Bupati Indramayu Diperiksa KPK

Nasional kasus suap
M Sholahadhin Azhar • 24 Januari 2020 12:28
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Bupati Indramayu, Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin alias Yance. Yance akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Indramayu.
 
"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SP (Bupati nonaktif Indramayu Supendi)," kata Plt juru bcara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Januari 2020.
 
Dalam fakta persidangan, Yance disebut menerima uang Rp200 juta dalam perkara yang menjerat Supendi. Hal itu diungkap di persidangan terdakwa Carsa ES di Pengadilan Tipikor Bandung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sopir Carsa, Yahya, menyatakan diminta membuat buku catatan pengeluaran dana dari Carsa ke sejumlah orang di Indramayu. Ada tulisan tangan mengenai aliran dana ke Yance dalam buku itu.
 
Supendi diduga menerima Rp200 juta dengan rincian, Rp100 juta pada Mei 2019 dan Rp100 juta pada Minggu, 14 Oktober 2018. Dana itu digunakan untuk pembayaran dalang wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.
 
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Omarsyah menerima Rp350 juta dan sepeda. Rp150 juta diterima dua kali pada Juli 2019. Kemudian, Rp200 juta dua tahap selama September 2019 dan sepeda merk NEO seharga sekitar Rp20 juta.
 
Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono disinyalir menerima Rp560 juta. Uang itu diterimanya lima tahap dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2019. Uang yang diterima Omarsyah dan Wempy diduga untuk kepentingan Supendi, pengurusan pengamanan proyek, dan kepentingan sendiri.
 
Supendi, Omarsyah, dan Wempy selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Kontraktor Carsa selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif