Kabinet Indonesia Maju. Foto: MI/Ramdani
Kabinet Indonesia Maju. Foto: MI/Ramdani

Seluruh Menteri Jokowi Telah Laporkan Kekayaan

Nasional lhkpn
M Sholahadhin Azhar • 22 Januari 2020 16:28
Jakarta: Seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri Kabinet Indonesia maju telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi hal tersebut.
 
"Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang-undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ipi Maryati, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Sebanyak 13 menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri memiliki batas waktu menyampaikan LHKPN pada 20 Januari 2020. Batas waktu itu terhitung 3 bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK mencatat total 51 pejabat yang telah melaporkan kekayaannya. Mereka terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. 
 
Sebanyak 22 di antaranya merupakan orang-orang yang baru menduduki jabatan publik. Sementara, 29 orang lainnya telah menunaikan kewajiban LHKPN dan menyerahkan laporan kekayaan secara periodik.
 
Ipi meminta kepatuhan para menteri ditiru pejabat publik lain. Termasuk, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang hingga kini belum melaporkan kekayaan. 
 
Ipi juga mengungkap baru satu staf khusus presiden yang menyetor LHKPN. Padahal, total ada 21 staf khusus kepala negara.
 
"Sejak dilantik pada 21 November 2019, maka selambat-lambatnya para Penyelenggara Negara tersebut wajib menyampaikan LHKPN pada 20 Februari 2020," kata dia.
 
Tingkat kepatuhan legislator menyetor LHKPN juga masih kecil. Hingga kini baru 191 legislator yang menyetorkan laporan kekayaan. Sedangkan 477 sisanya  hanya menyetor LHKPN periodik terakhir pada 2018.
 
Pimpinan MPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya juga baru dua orang dari total 10 orang. Sementara, dari 136 anggota DPD yang wajib lapor kekayaan, baru 90 senator yang mematuhinya. 
 
"KPK mengimbau agar para wajib lapor baik di MPR, DPR maupun DPD dapat memenuhi kepatuhan LHKPN periodik untuk tahun pelaporan 2019 pada kesempatan pertama," ujarnya.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif